Analisis pertimbangan hukum terhadap permohonan izin poligami dengan alasan hiperseksualitas dalam perkara nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg

Dwi Yanti, Fatiroh (2026) Analisis pertimbangan hukum terhadap permohonan izin poligami dengan alasan hiperseksualitas dalam perkara nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (211kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (255kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) Keterangan bebas plagiarisme.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar isi.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Bab 1.pdf Download (520kB) | Preview
	Text (BAB II) Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (485kB)
	Text (BAB III) Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB)
	Text (BAB IV) Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB)
	Text (BAB V) Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami. Salah satu fenomena unik yang muncul dalam praktik peradilan adalah adanya permohonan izin poligami dengan alasan hiperseksualitas, sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg. Hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam karena alasan tersebut sering kali dianggap subjektif dan belum diatur secara eksplisit dalam regulasi hukum positif, sehingga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum dan prinsip keadilan bagi perempuan dalam institusi keluarga. Penelitian ini disusun secara sistematis untuk menjawab tiga permasalahan pokok terkait perkara tersebut. Pertama, duduk perkara pada pengajuan permohonan izin poligami dengan alasan hiperseksualitas pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg. Kedua, dasar pertimbangan hukum majelis Hakim dalam memberikan izin kepada pemohon untuk beristri lebih dari satu. Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan perkara tersebut. Kerangka berpikir ini secara yuridis, penelitian ini mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan syarat-syarat formil poligami. Sementara itu, perspektif hukum Islam digunakan untuk mengukur nilai keadilan sebagai tolak ukur utama dalam pelaksanaan poligami, yang dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori ‘adl (keadilan) dan maqasid al-syariah yang tercermin dalam QS. An-Nisa’ ayat 3 dan ayat 129 sebagai dasar normatif. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (Analisis Isi) dengan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian kualitatif. Sumber data terdiri atas data primer berupa dokumen asli Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg. dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah terkait hukum keluarga. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut karena telah terpenuhinya syarat formal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, alasan hiperseksualitas tersebut masih bersifat subjektif karena dalam persidangan tidak didukung oleh pembuktian medis yang objektif maupun keterangan ahli. Oleh karena itu, Hakim lebih menitikberatkan pada terpenuhinya syarat kumulatif seperti adanya persetujuan istri, kemampuan finansial suami, serta kesanggupan berlaku adil. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun poligami diperbolehkan, penerapannya tetap harus dilakukan secara hati-hati.

Actions (login required)

View Item