Pelaksanaan sanksi adat terhadap pembatalan peminangan di Desa Tanjung Pauh mudik Kecamatan Danau Kerinci Barat ditinjau dari hukum perkawinan Islam

Kusuma, Mhd Ilham Agung (2026) Pelaksanaan sanksi adat terhadap pembatalan peminangan di Desa Tanjung Pauh mudik Kecamatan Danau Kerinci Barat ditinjau dari hukum perkawinan Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI .pdf Download (173kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (445kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (449kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB) | Request a copy

Abstract

Pembatalan peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 13 yang menyatakan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum sehingga para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan dengan cara yang baik sesuai adat dan kebiasaan setempat. Namun, masyarakat Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Danau Kerinci Barat memiliki ketentuan adat berupa pengembalian pemberian peminangan sebanyak dua kali lipat bagi pihak yang membatalkan peminangan. Namun, dalam praktiknya terdapat perbedaan pandangan mengenai penerapan sanksi tersebut, sehingga menimbulkan persoalan terkait kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui pelaksanaan peminangan di Desa Tanjung Pauh Mudik, mengetahui bentuk sanksi adat yang dikenakan akibat pembatalan peminangan, serta menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap sanksi tersebut. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengacu pada kaidah ushul fiqh yang dikenal sebagai al-‘adatu muhakkamah yang menyatakan bahwa adat dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum, serta konsep maslahah mursalah yang menekankan pada kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Kedua konsep ini digunakan untuk menilai apakah sanksi adat yang diberlakukan sesuai dengan tujuan syariat Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis empiris serta menggunakan data kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat di Desa Tanjung Pauh Mudik, serta didukung oleh data sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peminangan diawali dengan silaturahmi antar-keluarga, lalu dilanjutkan prosesi adat dan penyerahan barang sebagai pengikat (letak tando). Dalam praktiknya, bentuk sanksi adat yang ditetapkan berupa hangusnya barang pengikat jika pembatalan dilakukan oleh pihak pria, atau pengembalian dua kali lipat dari pemberian awal jika dilakukan oleh pihak wanita, meskipun penerapannya di lapangan masih bersifat fleksibel. Namun, berdasarkan hasil wawancara terdapat perbedaan pendapat mengenai pihak yang dikenai sanksi tersebut, sehingga penerapannya bersifat fleksibel dan belum sepenuhnya seragam. Ditinjau dari hukum Islam, peminangan pada dasarnya tidak mengikat secara hukum sehingga dapat dibatalkan, namun tetap memiliki konsekuensi moral. Sanksi adat tersebut dibenarkan sebagai upaya menjaga kemaslahatan masyarakat, selama tidak menimbulkan ketidakadilan atau beban ekonomi yang berlebihan bagi pihak yang dikenai sanksi.

Actions (login required)

View Item