Putusan pengadilan agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tentang biaya hidup anak pasca perceraian hubungannya dengan hak-hak keperdataan anak

Pian, Happy (2023) Putusan pengadilan agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tentang biaya hidup anak pasca perceraian hubungannya dengan hak-hak keperdataan anak. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Akibat perceraian kedua orangtuanya anak menjadi korban sehingga salah satu ketetapan dalam putusan membebankan biaya hidup anak hingga mandiri kepada pihak suami sebagai ayah kandungnya supaya masa depan kehidupan anak tidak terlantar. Akan tetapi dari segi jumlah biaya tidak ditetapkan oleh Undang- undang dan peraturan perundangan lainnya serta pada putusan yang bersifat mengikat dan memaksa tidak menetapkan akibat hukum lainnya apabila ketetapan tersebut dilanggar oleh pihak ayah kandung anak, sehingga praktiknya banyak yang merugikan pihak ibu dan anak kandung yang memegang hak asuh anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Dinamika pertimbangan Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memutus dan menetapkan biaya hidup anak hingga mandiri yang dibebankan kepada pihak suami sebagai ayah kandungnya pasca perceraian; (2) Implikasi Putusan PA wilayah PTA Bengkulu yang menetapkan pemberian biaya hidup anak oleh pihak suami sebagai ayah kandungnya pasca perceraian di wilayah PTA Bengkulu; (3) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak isteri kepada mantan suaminya yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama di wilayah PTA Bengkulu tentang biaya hidup anak; (4 Implementasi kepastian dan keadilan hukum Putusan Pengadilan Agama di wilayah PTA Bengkulu tentang biaya hidup anak serta pengembangannya kepada sistem hukum nasional. Grand Theory yang digunakan adalah teori kemaslahatan hukum dari Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa mashlahah fiqhiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu: 1) Menolak segala yang akan merusak; 2) Mengambil yang mashlahat dengan menjaga maqashid syari’ah. Middle rangs theory-nya adalah teori kepastian dan keadilan hukum dari Gustav Radbruch, menurutnya kepastian dan keadilan hukum ada dua aspek, yaitu: (1) aspek dapat dibentuknya hukum pada sesuatu yang nyata dan setiap pihak bebas mempelajari hukum dan memahaminya demi merasakan keadilan hukum dalam menghadapi perkara hukum. Kepastian merupakan tuntutan hukum; (2) Setiap orang dilindungi oleh hukum, aman karena ada hukum, dan terhindar dari kesewenangan. Aplicative Theory yang digunakan adalah teori kekuasaan kehakiman dari Bagir Mannan, menurutnya kekuasaan kehakiman szudah diatur oleh Pasal 1 UndangUndang nomor 48 tahun 2009: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia. Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif, metode yang digunakan deskriptif analisis, pendekatannya yuridis empirik, jenis data kualitatif yang digunakan berupa isi materi Putusan Pengadilan Agama di PTA Bengkulu. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan yang dianalisis dengan metode analisis isi. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) Putusan Pengadilan Agama di wilayah PTA Bengkulu dalam menetapkan biaya hidup anak hingga mandiri kepada ayah kandungnya bervariasi dari besaran jumlah biaya setiap bulannya; 2) Praktik pelaksanaan putusan mengenai biaya hidup anak terjadi banyak pelanggaran putusan, ayah kandung anak tidak membiayai sama sekali, membiayai hanya beberapa bulan, membiayai tetapi jumlahnya tidak sesuai ketetapan dalam putusan, dan ada yang membiayai dengan cara memberi modal kepada ibu kandung anak satu kali selanjutnya tidak lagi memberi biaya; 3) Upaya hukum yang dilakukan pihak isteri sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah upaya hukum banding dan kasasi, mengadukan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat meminta bantuan mediasi; 4) Putusan Pengadilan Agama di wilayah PTA Bengkulu mengenai ketetapan biaya hidup anak dibebankan kepada ayah kandung anak sebagai hukum yang berkekuatan memaksa dan mengikat oleh karena itu bersifat eksekutorial, akan tetapi putusan belum memenuhi unsur paksaan sebagaimana dalam putusan hukum acara perdata lainnya, oleh karena itu diperlukan pengembangan hukumnya di antaranya di dalam isi putusan dilengkapi dengan jaminan harta ayah kandung untuk anak-anaknya dalam bentuk perjanjian, sehingga dengan alasan wanprestasi dapat dieksekusi, adanya harta di luar harta bersama yang ditetapkan untuk pengganti biaya hidup anak yang saat putusan ditetapkan dapat dieksekusi. Dengan demikian, gagasan ini dapat menambah klausul isi putusan dan penetapannya yang dikuatkan oleh adanya pasal baru dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut.

Actions (login required)

View Item