Analisis yuridis penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah

Fahrezi, Mohamad Fakhryvanza (2026) Analisis yuridis penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_SAMPUL.pdf Download (64kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (41kB) | Preview
	Text (BEBAS PLAGIASI) 10_BEBAS PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB)
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR PUSTAKA_MOHAMAD FAKHRYVANZA FAHREZI_1203050088.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 3_BAB I.pdf Download (274kB) | Preview
	Text (BAB II) 4_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB)
	Text (BAB III) 5_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (65kB)
	Text (BAB IV) 6_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB)
	Text (BAB V) 7_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (26kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB)
	Text (LAMPIRAN) 9_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (511kB)

Abstract

Tindak Pidana Korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga penanganannya juga memerlukan upaya yang luar biasa, yakni dengan diakomodirnya ketentuan pembuktian terbalik dalam Pasal 38B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai Legi Inferiori. Namun, ketentuan tersebut berhadapan dengan asas praduga tak bersalah yang tersirat dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai Lex Superior yang memberikan ruang bahwa terdakwa wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah; mengetahui implikasi penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah; dan mengetahui harmonisasi hukum antara sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; serta peraturan lain yang berkaitan. Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori negara hukum (grand theory), teori proses hukum yang adil (middle theory), dan teori pembuktian terbalik (applied theory), serta teori asas praduga tak bersalah (applied theory). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni suatu metode untuk menjelaskan suatu peristiwa secara terstruktur melalui pengumpulan, pengelompokkan, dan penyajian data yang berkaitan dengan objek penelitian berdasarkan senyatanya dan kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep dan pengaturannya diatur dalam Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kewenangan kepada terdakwa untuk membuktikan asal-usul harta kekayaannya bukan hasil dari tindak pidana korupsi; implikasi penerapannya adalah menimbulkan pergeseran beban pembuktian kepada terdakwa yang menimbulkan pertentangan dengan asas praduga tak bersalah; harmonisasi hukum antara sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah adalah melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan dan menempatkan pembuktian terbalik sebagai instrumen pelengkap, bukan sebagai pembuktian terbalik secara mutlak.

Actions (login required)

View Item