Analisis putusan nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Pwk. tentang hak asuh anak pasca perceraian perspektif hukum keluarga Islam

Nurpuad, Hervanda Kusuma (2026) Analisis putusan nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Pwk. tentang hak asuh anak pasca perceraian perspektif hukum keluarga Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (158kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (165kB) | Preview
Preview	Text (SUKET BEBAS PLAGIASI) suket bebas plagiarisme hervanda.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI (16).pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (690kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (485kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (860kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB) | Request a copy

Abstract

Hak asuh anak (hadhanah) merupakan persoalan penting pasca perceraian yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak, baik secara fisik, psikologis, moral, maupun sosial. Dalam hukum Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa anak yang belum mampu memilih diasuh oleh ibunya, sedangkan yang sudah mumayyiz, berhak memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Namun, dalam praktiknya hakim tetap mempertimbangkan berbagai faktor demi kesejahteraan anak, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Pwk yang menarik untuk dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi latar belakang perselisihan serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menentukan hak asuh anak pada Putusan Nomor 1342/Pdt. G/2024/PA. Pwk, serta menganalisis putusan tersebut dilihat dari sudut pandang hukum keluarga Islam. Dalam konteks teori, penelitian ini mengadopsi teori maqasid syariah, dengan fokus pada aspek hifz al-nasl, yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan anak, sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam dalam menciptakan perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan teori maqasid syariah yang menekankan perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl). Dengan demikian, keputusan hakim pada putusan yang di analisis oleh penulis tidak hanya mempertimbangkan aspek formal hukum, tetapi juga nilai kemaslahatan bagi anak sebagai tujuan utama dalam menyelesaikan sengketa hak asuh. Pada penelitian ini diterapkan metode normatif hukum dengan pendekatan yuridis normatif serta pendekatan teologis atau syar’i. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui kajian pustaka, dokumentasi terhadap putusan pengadilan, serta sumber hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu hadhanah dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Data dianalisis secara deskriptif dan analitis dengan menelaah ketentuan hukum, doktrin fiqh, juga pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Pwk tidak didasarkan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai norma formal, tetapi mengutamakan prinsip the best interest of the child. Majelis hakim mempertimbangkan kondisi faktual anak, meliputi aspek psikologis, kelayakan pengasuhan, dan jaminan keberlangsungan pendidikan serta kasih sayang. Hal ini sejalan dengan doktrin maqāṣid syarī'ah pada aspek hifz al-nasl, sehingga putusan tersebut mencerminkan integrasi antara norma hukum positif dan nilai kemaslahatan untuk menjamin kesejahteraan, perkembangan, dan stabilitas hidup anak pasca perceraian orang tua.

Actions (login required)

View Item