Mubarok, Sahrul (2026) Tinjuan siyasah dusturiyyah terhadap perlindungan hak pekerja dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 132/PUU-XXIII/2025 tentang tenggang waktu gugatan pemutusan hubungan kerja. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
This is the latest version of this item.
|
Text (COVER)
COVER.pdf Download (83kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
Abstrak.pdf Download (137kB) | Preview |
|
|
Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI)
Lembar pernyataan karya sendiri.pdf Download (156kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
Daftar Isi.pdf Download (95kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
Bab I.pdf Download (462kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB) |
|
|
Text (BAB III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB) |
|
|
Text (BAB IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (440kB) |
|
|
Text (BAB V)
Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (138kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (378kB) |
Abstract
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 berangkat dari ketimpangan struktural hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang sering memicu terjadinya PHK. Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI menetapkan tenggang waktu satu tahun untuk mengajukan gugatan ke PHI, namun ketentuan ini dalam praktiknya justru menghambat akses keadilan bagi pekerja karena waktu tersebut tersita oleh lamanya proses bipartit, mediasi, dan konsiliasi. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025 tentang Tenggang Waktu Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja. (2) mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 terhadap perlindungan hak pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. (3) menelaah tinjauan siyāsah dustūriyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 dalam perspektif perlindungan hak pekerja. Kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini meliputi teori konstitusionalisme, teori keadilan John Raws, teori Pertimbangan Hukum Hakim, dan Siyasah Dusturiyyah dengan menggunakan tiga prinsip yaitu keadilan, persamaan, dan musyawarah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan metode deskriftif analisis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundangan-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin hukum tata negara, serta literatur fiqh siyasah. Penelitian ini menghasilkan tiga temuan :(1) Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dengan mempertahankan tenggang waktu satu tahun, namun pergeseran titik awalnya dari penerimaan surat PHK menjadi ditetapkannya kegagalan mediasi atau konsiliasi. (2) putusan ini mengubah tafsir Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan menuntut respons kelembagaan berupa revisi peraturan oleh pemerintah dan DPR, penyeragaman perhitungan waktu oleh PHI, pencatatan kegagalan mediasi atau konsiliasi oleh Disnaker, serta perluasan hak gugat pekerja disertai kepastian hukum bagi pengusaha. (3)perspektif siyāsah dustūriyyah, putusan ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan pemutar al-'adalah al-maqāṣidiyyah sebagai keadilan substantif yang menjadi ruh konstitusi, lalu menerapkan prinsip keadilan dengan kaidah al-dhararu yuzāl untuk menghilangkan kemudharatan atas hilangnya hak gugat pekerja, persamaan dengan kaidah al-mashaqqah tajlib al-taysīr untuk mencatat ketimpangan normatif, serta musyawarah menjadikan mediasi sebagai sarana, bukan penghalang, akses keadilan. Dengan demikian, MK telah menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi yang selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); Gugatan ke pengadilan hubungan industrial (PHI); Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025; Pasal 82 UU No 2 Tahun 2004 tentang PPHI |
| Subjects: | Islam > Islam and Politics, Fundamentalism Constitutional and Administrative Law Constitutional and Administrative Law > Basic Instrument of Government |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah) |
| Depositing User: | Sahrul Mubarok |
| Date Deposited: | 02 Jul 2026 08:39 |
| Last Modified: | 02 Jul 2026 08:39 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/133734 |
Available Versions of this Item
-
Tinjuan Siyasah Dusturiyyah terhadap Perlindungan Hak pekerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 tentang Tenggang Waktu Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja. (deposited UNSPECIFIED)
- Tinjuan siyasah dusturiyyah terhadap perlindungan hak pekerja dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 132/PUU-XXIII/2025 tentang tenggang waktu gugatan pemutusan hubungan kerja. (deposited 02 Jul 2026 08:39) [Currently Displayed]
Actions (login required)
 |
View Item |
