Pengawasan KPPU kantor wilayah III atas tender barang dan jasa dihubungkan dengan pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Salampessy, Alvira Manindara (2026) Pengawasan KPPU kantor wilayah III atas tender barang dan jasa dihubungkan dengan pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER SKRIPSI.pdf Download (119kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (100kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) LEMBAR PERNYATAAN (20).pdf Download (70kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (321kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (375kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya praktik persekongkolan tender dalam proses pengadaan barang dan jasa yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dilarang dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktik tersebut dapat menghambat terciptanya proses tender yang adil, transparan, kompetitif, dan akuntabel, sehingga merugikan pelaku usaha lain serta mengurangi efektivitas sistem pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh KPPU Kantor Wilayah III terhadap pelaksanaan tender barang dan jasa, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persekongkolan tender barang dan jasa, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh KPPU Kantor Wilayah III dalam mengatasi persekongkolan tender barang dan jasa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto, dan Teori Penegakan Hukum Progresif oleh Satjipto Rahardjo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di KPPU Kantor Wilayah III melalui wawancara serta pengumpulan data terkait penanganan perkara persaingan usaha dalam tender barang dan jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh KPPU Kantor Wilayah III terhadap tender barang dan jasa telah dilaksanakan melalui penerimaan laporan, pemantauan, screening, mediasi, serta penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun demikian, pengawasan tersebut belum sepenuhnya optimal karena praktik persekongkolan tender masih ditemukan dalam berbagai kegiatan pengadaan barang dan jasa. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persekongkolan tender antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan alat bukti dalam proses pengawasan, rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap hukum persaingan usaha, serta adanya motif ekonomi untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Adapun upaya yang dilakukan oleh KPPU Kantor Wilayah III untuk mengatasi persekongkolan tender dilakukan melalui pendekatan preventif berupa sosialisasi, edukasi, dan pembinaan mengenai dokumen tender serta pendekatan represif berupa pemberian teguran dan rekomendasi pencantuman pelaku usaha ke dalam daftar hitam (blacklist). Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, meningkatkan kepatuhan hukum pelaku usaha, serta mewujudkan proses tender yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item