Impilkasi pemisahan gugatan harta bersama dari perkara perceraian: Studi Pengadilan Agama Soreang

Syarifah, Siti Hilyatu (2026) Impilkasi pemisahan gugatan harta bersama dari perkara perceraian: Studi Pengadilan Agama Soreang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (165kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstract.pdf Download (122kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (144kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (536kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB)
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB)
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB)

Abstract

Praktik pemisahan gugatan harta bersama dari perkara perceraian berkembang dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Soreang. Dalam praktik peradilan, gugatan harta bersama kerap diajukan secara terpisah dari gugatan perceraian, meskipun Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama memberikan kemungkinan bagi kedua gugatantersebut untuk diajukan secara bersamaan dalam satu perkara. Praktik inimenimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum, efektivitas proses peradilan, serta akses keadilan bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pemisahan gugatan harta bersama dari perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang, mengkaji pertimbangan hakim dalam penerapan praktik tersebut, serta menelaah akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang berperkara. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum menurut Utrecht dan Jan M. Otto sebagai dasar analisis untuk menilai kejelasan prosedur dan perlindunganhak para pihak. Selain itu, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringansebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4)tentang Kekuasaan Kehakiman digunakan sebagai landasan normatif dalam menilai efektivitas penyelesaian perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris dan jenis data kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Soreang serta penelusuran Putusan Nomor 4942/Pdt.G/2024/PA.Sor dan Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2025/PA.Sor. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi, dan berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemisahan gugatan di Pengadilan Agama Soreang berkembang sebagai bentuk strategi prosedural yang lahir dari diskresi hakim dalam tahap mediasi dan upaya perdamaian, bukan sebagai kebijakan resmi pengadilan. Praktik tersebut dipengaruhi oleh penguasaan objek harta bersama, kondisi psikologis para pihak, serta kekhawatiran terjadinya pengalihan harta setelah perceraian. Di satu sisi, pemisahan gugatan dinilai mampu mempercepat penyelesaian perkara perceraian, namun di sisi lain menyebabkan penyelesaian sengketa harta bersama menjadi lebih panjang dan menambah beban waktu serta biaya bagi para pihak. Dengan demikian, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta prinsip kepastian hukum yang menuntut perlindungan hak secara efektif bagi para pencari keadilan.

Actions (login required)

View Item