Analisis yuridis terhadap perbedaan putusan mahkamah agung nomor 23 P/HUM/2024 dan putusan mahkamah konstitusi nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang ketentuan minimal usia calon kepala daerah perspektif siyasah qadhaiyah

Sukria, Ramdan (2026) Analisis yuridis terhadap perbedaan putusan mahkamah agung nomor 23 P/HUM/2024 dan putusan mahkamah konstitusi nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang ketentuan minimal usia calon kepala daerah perspektif siyasah qadhaiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (69kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (125kB) | Preview
Preview	Image (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI.jpeg Download (120kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (397kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan terbitnya dua putusan yang objek kajian putusannya sama terkait syarat minimal usia calon kepala daerah yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 atas pengujian Pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU No. 9 tahun 2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/Puu-XXII/2024 atas pengujian Pasal 7 ayat 2 huruf e UU No. 10 tahun 2016. Sehingga hal tersebut berkaitan dengan kepastian hukum dan ketidakstabilan berjalannya pemilihan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui latar belakang dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi pada putusannya, 2. Menganalisis implikasi hukum yang timbul dari perbedaan putusan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia, 3. Untuk menilai perbedaan putusan dalam perspektif siyasah qadhaiyah guna menemukan makna keadilan dan kemaslahatan. Teori yang digunakan sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Kewenangan dan Teori Siyasah Qadhaiyah. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan, dari data primer, sekunder dan tersier dengan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data yang kemudian disimpulkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Latar belakang diajukan pengujian di MA karena pemohon terhambat mengusung pasangan calon, sehingga MA memutuskan syarat usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih, sedangkan pengujian di MK dilakukan atas dasar ketidakpastian hukum karena pasal yang kurang dijelaskan secara tegas menurut pemohon yang kemudian hakim memutuskan sebaliknya dengan mengembalikan syarat usia dihitung sejak penetapan pasangan calon, 2. Dengan lahirnya dua putusan yang berbeda tersebut berakibat pada ketidakpastian hukum yang ditandai dengan perubahan pengaturan sebanyak dua kali, 3. Ditinjau dari perspektif siyasah qadhaiyah melalui prinsip keadilan dan kemaslahatan, putusan MK dinilai lebih mencerminkan dari ketiga prinsip dengan mengutamakan kemaslahatan secara umum dibandingkan perseorangan atau beberapa pihak.

Actions (login required)

View Item