Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi pada masa keadaan darurat COVID-19 : Studi Putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST

Putriana, Alifa (2026) Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi pada masa keadaan darurat COVID-19 : Studi Putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (400kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (195kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) Lembar Pernyataan_Alifa Putriana (1).pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (237kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (551kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (460kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya tindak pidana korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari P.eter Batubara dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Secara das sein, praktik korupsi tersebut terjadi di tengah kondisi darurat pandemi yang ditetapkan sebagai bencana non-alam nasional dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, namun pemidanaannya belum mencerminkan tingkat kesalahan dan akibat sosial yang ditimbulkan. Secara das sollen, korupsi dalam kondisi darurat seharusnya dijatuhi pidana yang lebih berat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna mencapai tujuan pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, mengkaji pertimbangan hakim dalam menetapkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, serta menilai kesesuaian penerapan sanksi pidana tersebut dengan teori tujuan pemidanaan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori kepastian hukum dan teori tujuan pemidanaan, baik teori absolut, teori relatif, maupun teori gabungan, sebagai landasan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi pada masa keadaan darurat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus (case study), yang menitikberatkan pada kajian terhadap putusan pengadilan, dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum yang relevan. Data penelitian diperoleh melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst belum sepenuhnya mencerminkan pemberatan pidana terhadap korupsi pada masa keadaan darurat. Pertimbangan hukum hakim menempatkan Pandemi COVID-19 sebagai hal yang memberatkan, namun belum ditempatkan sebagai dasar utama dalam konstruksi pemidanaan. Penetapan hinaan masyarakat sebagai hal yang meringankan menunjukkan adanya pengaruh faktor non-yuridis. Hasil analisis terhadap teori tujuan pemidanaan menunjukkan bahwa kondisi tersebut menyebabkan penerapan sanksi belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum dan tujuan pemidanaan, baik secara absolut, relatif maupun gabungan keduanya. Oleh karena itu, diperlukan penegasan terhadap unsur “keadaan tertentu” agar penerapan sanksi tindak pidana korupsi pada masa keadaan darurat dapat diterapkan secara lebih proporsional.

Actions (login required)

View Item