FIKRI, DIMAS RIZQI RIJALUL (2018) Upaya Peningkatan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (141kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (101kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTARISI)
3_daftarisi.pdf Download (112kB) | Preview |
|
|
Text (BAB1)
4_bab1.pdf Download (143kB) | Preview |
|
Text (BAB2)
5_Bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (544kB) | Request a copy |
||
Text (BAB3)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) | Request a copy |
||
Text (BAB4)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (395kB) | Request a copy |
||
Text (BAB5)
8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTARPUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB) | Request a copy |
Abstract
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengandung arti bahwa seluruh proses administrasi dan kewenangan dalam hal pemungutan Pajak Daerah sepenuhnya dialihkan kepada Pemerintah Daerah. Kehadiran Undang-undang tersebut, memperluas pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya khususnya dengan masuknya PBB P2 yang semula merupakan pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah. Pengalihan ini berarti pengelolaan PBB-P2 secara keseluruhan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Majalengka. Akan tetapi dalam implementasinya pengelolaan pajak PBB-P2 di Kabupaten Majalengka belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Majalengka dalam peningkatan pengelolaan PBB-P2 serta cara mengatasi kendala nepotisme dalam pemilihan SDM di BKAD Kabupaten Majalngka. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dengan menggunakan teori Soemarso mendefinisikan pajak bumi dan bangunan sebagai pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka disebut juga pajak objektif. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan penelitian dan data sekunder yang berupa laporan dan dokumen-dokumen resmi. Instrumen penelitian ini adalah diri peneliti sendiri yang dalam pelaksanaannya menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa BKAD Kabupaten Majalengka berupaya melakukan beberapa langkah perbaikan guna terciptanya peningkatan dan pengelolaan PBB-P2, langkah - langkah tersebut diantaranya : pendataan, penilaian, penetapan. Sementara berkaitan dengan rekruitmen pegawai, BKAD dalam memilih pegaewai mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Daeraah untuk Pegawai Negeri Sipil. Sementara itu untuk pegawai tidak tetap Badan Keuangan dan Aset Daerah menggunakan beberapa tahapan seleksi, mulai dari administratif hingga wawancara dan keterampilan. Kata kunci : Pengelolaan, Pajak, PBB-P2
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pengelolaan; Pajak; PBB-P2 |
Subjects: | Administration of Economy > Administration of Communications |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Administrasi Publik |
Depositing User: | DIMAS RIZQI |
Date Deposited: | 12 Sep 2018 04:23 |
Last Modified: | 12 Sep 2018 04:23 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/13415 |
Actions (login required)
View Item |