Perbandingan kebijakan dispensasi perkawinan di bawah umur: Analisis putusan no. 479/Pdt.P/2025/PA.Badg dan Putusan No.201/Pdt.P/2023/PA.SJJ

Andini, Meli (2026) Perbandingan kebijakan dispensasi perkawinan di bawah umur: Analisis putusan no. 479/Pdt.P/2025/PA.Badg dan Putusan No.201/Pdt.P/2023/PA.SJJ. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text Cover .pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text Abstrak .pdf Download (410kB) | Preview
Preview	Text keterangan bebas plagiarisme .pdf Download (617kB) | Preview
Preview	Text Daftar Isi .pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text Bab 1.pdf Download (363kB) | Preview
	Text BAB II .pdf Restricted to Registered users only Download (470kB) | Request a copy
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB) | Request a copy
	Text BAB IV .pdf Restricted to Registered users only Download (538kB) | Request a copy
	Text Bab V .pdf Restricted to Registered users only Download (312kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA .pdf Restricted to Registered users only Download (326kB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap anak serta upaya menekan angka perkawinan usia dini. Selain itu, melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2019, hakim diwajibkan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebelum mengabulkan dispensasi perkawinan. Namun dalam kenyataannya, praktik perkawinan di bawah umur masih sering terjadi dan permohonan dispensasi perkawinan tetap banyak dikabulkan oleh pengadilan agama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan implementasinya dalam praktik peradilan dan kehidupan masyarakat. Tujuan penelitian berguna untuk mengetahui: (1) Dasar hukum dan kebijakan dispensasi nikah di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia; (2) Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah; (3) Menelaah implikasi dari perbedaan kebijakan dan pertimbangan hakim. Kerangka pemikiran dibuat runtut sesuai (1) Konsep Perkawinan dan Batas Usia Perkawinan, serta dispensasi perkawinan; (2) Perkawinan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM); (3) Teori pertimbangan Hakim; (4) Teori Maqashid Syariah yang dihubungkan dalam merumuskan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan dispensasi perkawinan di bawah umur. Metode penelitian ini yakni deskriptif Analisis, yaitu melalui analisa dan studi kepustakaan. Sumber data penelitian ini yaitu primer, sekunder, serta tersier yang didapat dari berbagai jurnal, lalu buku, serta sumber lain yang relevan dengan topik bahasan. Setelah penulis mengumpulkan data dan informasi umum, maka ditarik kesimpulan dari data yang tersedia. Hasil riset diketahui: (1) Keberadaan mekanisme dispensasi nikah menjadi bentuk pengecualian kondisi tertentu yang bersifat mendesak, dan masih ada ruang interpretasi yang luas bagi hakim; (2) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi Perkawinan tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh pertimbangan sosiologis dan filosofis; (3) Implikasi putusan Hakim terkait dispensasi perkawinan menunjukan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya menjadi landasan utama dalam setiap putusan, melainkan masih dinegosiasikan dengan pertimbangan pragmatis.

Actions (login required)

View Item