Analisis pengaturan rangkap jabatan pejabat BUMN dalam pasal 27b Undang-Undang nomor 16 tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perspektif Siyasah Dusturiyah

Tanzill, Gistiana Rahmadhita (2026) Analisis pengaturan rangkap jabatan pejabat BUMN dalam pasal 27b Undang-Undang nomor 16 tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (212kB) | Preview
Preview	Text (SKPLAGIARISM) 3_skcekplagiarism.pdf Download (244kB) | Preview
Preview	Text (DAFTARISI) 4_daftarisi.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (693kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (687kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (445kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (896kB)
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB)
	Text (DAFTARPUSTKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB)
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (434kB)

Abstract

Pengaturan mengenai rangkap jabatan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi isu penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pasal 27B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN mengatur larangan rangkap jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, termasuk bagi Menteri dan Wakil Menteri sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal tersebut. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pejabat pemerintah yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN sehingga menimbulkan persoalan terhadap penerapan prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaturan rangkap jabatan bagi pejabat BUMN dalam Pasal 27B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN (2) mengetahui implikasi hukum dari ketentuan rangkap jabatan terhadap prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel dan (3) mengetahui analisis siyasah dusturiyah terhadap pengaturan rangkap jabatan pejabat BUMN dan implikasinya terhadap pemenuhan prinsip Good Corporate Governance. Dalam menganalisis permasalahan, penelitian ini menggunakan teori negara hukum, teori Good Corporate Governance (GCG), serta teori siyasah dusturiyah yang diperkaya dengan pendekatan maqasid al-syari’ah. Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan analisis dalam menilai pengaturan rangkap jabatan pejabat BUMN berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode deskriftif analisis dan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan pengaturan rangkap jabatan pejabat BUMN. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Pasal 27B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN bertujuan mencegah konflik kepentingan melalui pembatasan rangkap jabatan, namun implementasinya belum berjalan optimal. Kedua, praktik rangkap jabatan menimbulkan potensi konflik kepentingan, melemahnya independensi dan akuntabilitas, serta risiko inefisiensi yang berdampak pada penerapan prinsip Good Corporate Governance. Ketiga, dalam perspektif siyasah dusturiyah, praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan serta berpotensi bertentangan dengan maqasid alsyari’ah, khususnya hifz al-mal.

Actions (login required)

View Item