Analisis putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 701/Pid.B/2025/Pn Bdg tentang tindak pidana pemalsuan surat perspektif hukum pidana Islam

djoharuddin, alfi alfi munawar and Najmudin, Deden and Ludiana, Tia (2026) Analisis putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 701/Pid.B/2025/Pn Bdg tentang tindak pidana pemalsuan surat perspektif hukum pidana Islam. Keadilan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, 24 (2). pp. 510-525. ISSN 1858-4314

Preview

Text alfi.pdf Download (555kB) | Preview

Abstract

Abstract INDONESIA: Pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang mengancam kepastian hukum, ketertiban administrasi, serta kepercayaan publik terhadap dokumen resmi sebagai dasar timbulnya akibat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 701/Pid.B/2025/PN Bdg, mengkaji kualifikasi tindak pidana pemalsuan surat dalam perspektif hukum pidana Islam, serta merumuskan konsep sanksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengkaji ketentuan hukum positif dan fiqh jināyah berdasarkan maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah memenuhi unsur formil dan materiil Pasal 263 ayat (1) KUHP, khususnya mengenai pembuktian perbuatan dan kesengajaan. Namun, putusan belum menguraikan secara memadai kerugian nonmateriil, dampak sosial, serta fungsi preventif pemidanaan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemalsuan surat dikualifikasikan sebagai jarīmah ta‘zīr karena mengandung unsur qaṣd, menimbulkan ḍarar, dan bertentangan dengan kemaslahatan umum. Penelitian ini menawarkan perumusan konseptual sanksi ta‘zīr bertingkat berdasarkan tingkat bahaya dan dampak perbuatan. Kebaruan penelitian terletak pada analisis terpadu antara pertimbangan hukum hakim dengan pendekatan fiqh jināyah berbasis maqāṣid al-syarī‘ah, yang menghasilkan model konseptual sanksi ta‘zīr sebagai kerangka normatif untuk memperkuat proporsionalitas, diferensiasi pemidanaan, dan orientasi kemaslahatan dalam pengembangan hukum pidana. Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Pemalsuan Surat, Hukum Pidana Islam. ENGLISH: Document forgery is a criminal offense that threatens legal certainty, administrative order, and public trust in official documents as the basis for legal consequences. This study aims to analyze the legal reasoning of the judges in the Bandung District Court Decision Number 701/Pid.B/2025/PN Bdg, examine the classification of document forgery from the perspective of Islamic criminal law, and formulate an appropriate sanction framework based on Islamic legal principles. This research employs a qualitative method with a normative juridical approach through statutory, case, and comparative approaches. The data were analyzed descriptively and analytically by examining positive law and fiqh jināyah based on the principles of maqāṣid al-sharī‘ah. The findings reveal that the judges’ legal reasoning fulfilled the formal and substantive elements of Article 263 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code, particularly regarding the proof of the act and criminal intent. However, the judgment did not sufficiently address non-material losses, social impacts, and the preventive function of punishment. From the perspective of Islamic criminal law, document forgery is classified as a jarīmah ta‘zīr because it involves intentional conduct (qaṣd), causes harm (ḍarar), and contradicts the principle of public welfare (maṣlaḥah ‘āmmah). This study proposes a conceptual model of tiered ta‘zīr sanctions based on the severity and impact of the offense. The novelty of this research lies in its integrated analysis of judicial reasoning and fiqh jināyah grounded in maqāṣid al-sharī‘ah, resulting in a conceptual framework that strengthens proportionality, sentencing differentiation, and welfare-oriented penal policy. Keywords: Court Decision, Document Forgery, Islamic Criminal Law.

Actions (login required)

View Item