Tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah melalui Mahkamah Konstitusi

Afifatullaily, Nurul (2026) Tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah melalui Mahkamah Konstitusi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (145kB) | Preview
Preview	Text 2_ abstrak.pdf Download (281kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (238kB) | Preview
Preview	Text 4_ daftarisi.pdf Download (244kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (477kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (494kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (519kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum terbentuknya badan peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dia-manatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada tetap dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut diperkuat melaluiPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menegaskan keberlanjutan kewenangan Mahkamah Konstitusi da-lam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. Penelitian ini mengkaji metode Mahkamah Konstitusi dalam me-nyelesaikan sengketa hasil Pilkada, pandangan penyelenggara pemilu dan praktisi hukum terhadap belum terbentuknya badan peradilan khusus, serta penyelesaian sengketa hasil Pilkada dalam perspektif siyasah qadhaiyyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Dae-rah, menganalisis pandangan penyelenggara pemilu dan praktisi hukum terhadap belum terbentuknya badan peradilan khusus serta permanennya kewenangan Mahkamah Konstitusi; dan menganalisis penyelesaian sengketa hasil Pilkada da-lam perspektif siyasah qadhaiyyah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendeka-tan kualitatif yang didukung pendekatan empiris melalui wawancara. Data di-peroleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, pu-tusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal ilmiah, serta hasil wawancara dengan penyelenggara pemilu dan praktisi hukum. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori kekuasaan kehakiman, teori efektivitas hukum, serta konsep siyasah qadhaiyyah yang menekankan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maṣlaḥah), dan independensi peradilan dalam penyelenggaraan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa hasil Pilkada melalui mekanisme hukum acara yang meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, putusan dismissal, pemeriksaan per-sidangan dan pembuktian, Rapat Permusyawaratan Hakim, serta pengucapan pu-tusan yang bersifat final dan mengikat. Belum terbentuknya badan peradilan khu-sus dipengaruhi oleh belum adanya kejelasan desain kelembagaan dan regulasi pelaksana sehingga kewenangan Mahkamah Konstitusi tetap dipertahankan. Da-lam perspektif siyasah qadhaiyyah, penyelesaian sengketa hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam penyelenggaraan peradilan.

Actions (login required)

View Item