Penarikan objek jaminan Fidusia oleh Leasing dihubungkan dengan pasal 15 UU no. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi no. 18/PuuXvii/2019 : Studi di Pt.X Cabang Bandung

Ma'ruf, Nurulloh Misbahul (2026) Penarikan objek jaminan Fidusia oleh Leasing dihubungkan dengan pasal 15 UU no. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi no. 18/PuuXvii/2019 : Studi di Pt.X Cabang Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (225kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (272kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (239kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (396kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (499kB)
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB)
	Text (LAMPIRAN) 10_Lampiran (2).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME) 11_Bebas Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan mekanisme penarikan objek jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membatasi pelaksanaan parate eksekusi. Setelah putusan tersebut, eksekusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan sukarela dari debitur atau melalui mekanisme pengadilan. Perubahan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktik perusahaan pembiayaan. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan penarikan objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di PT X Cabang Bandung, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penarikan objek jaminan fidusia, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya yang dilakukan PT X Cabang Bandung dalam menghadapi perubahan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Kerangka teori penelitian didasarkan pada teori perjanjian, konsep wanprestasi, teori jaminan kebendaan, serta asas kepastian hukum dan keadilan sebagai dasar analisis terhadap pelaksanaan penarikan objek jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak PT X Cabang Bandung, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penarikan objek jaminan fidusia di PT X Cabang Bandung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum karena masih ditemukan pengambilan objek jaminan tanpa melalui pengadilan ketika debitur tidak kooperatif. Kendala yang dihadapi meliputi ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan putusan, perbedaan persepsi aparat penegak hukum, lamanya proses pengadilan, serta risiko hilangnya objek jaminan. Untuk mengatasi kendala tersebut, PT X Cabang Bandung melakukan penyesuaian klausul perjanjian pembiayaan, penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP), pendekatan persuasif dan mediasi, restrukturisasi kredit, penjualan di bawah tangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi dengan regulator dan aparat penegak hukum. Upaya tersebut menunjukkan adanya adaptasi terhadap perubahan regulasi, meskipun masih diperlukan kejelasan aturan dan konsistensi penegakan hukum guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Actions (login required)

View Item