Putusan Ontslag Van Alle Recthsvervolging pada tindak pidana penggelapan pada putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor. 71 PK/PID/2025

Yustisia, Putri Sansadila (2026) Putusan Ontslag Van Alle Recthsvervolging pada tindak pidana penggelapan pada putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor. 71 PK/PID/2025. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (Cover) 1_COVER.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text (Abstrak) 2_Abstrak.pdf Download (276kB) | Preview
Preview	Text (Skbebasplagiarsm) 3_skbebasplagiarsm.pdf Download (309kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Isi) 4_Daftar Isi.pdf Download (277kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) 5_Bab 1.pdf Download (393kB) | Preview
	Text (Bab 2) 6_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (531kB) | Request a copy
	Text (Bab 3) 7_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB) | Request a copy
	Text (Bab 4) 8_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (461kB) | Request a copy
	Text (Bab 5) 9_Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) 10_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB) | Request a copy
	Text (Lampiran) 11_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (576kB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan utama dalam penelitian ini dipicu oleh putusan ontslag van alle rechtsvervolging yang dijatuhkan majelis hakim agung. Putusan ini memicu persoalan karena diduga terdapat kekeliruan nyata dari hakim yang terlalu menitikberatkan aspek formalitas keperdataan masa lalu dan mengabaikan fakta pidana materiil. Selain itu, ketidakkonsistenan hakim dalam menerapkan hukum pembuktian, doktrin piercing the corporate veil, serta dampak putusan yang dinilai mencederai rasa keadilan korban dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Tujuan dari penelitian ini dirumuskan secara spesifik untuk menjawab permasalahan hukum yang timbul dari putusan tersebut. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum hakim. Kedua, untuk mengetahui dan membedah bagaimana penerapan doktrin piercing the corporate veil dalam perkara tersebut. Ketiga, untuk mengidentifikasi akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan ontslag van alle rechtsvervolging terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak korban. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan teori pembuktian pidana, khususnya sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yang berlaku di Indonesia. Teori ini digunakan sebagai pisau analisis tunggal untuk menguji keabsahan formal dan materiil alat-alat bukti. Melalui kerangka berpikir ini, peneliti menguji ketepatan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti, penggunaan kesaksian keluarga sedarah yang dilarang undang-undang, serta relevansi pembuktian mens rea individu di balik tameng korporasi. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data bersumber dari data sekunder berupa putusan pengadilan terkait, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yang mendalam, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan membedah pertimbangan hukum hakim menggunakan teori pembuktian pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan ini, di mana majelis hakim agung tingkat peninjauan kembali keliru dalam mengkualifikasikan perbuatan pidana penggelapan kain sebagai hubungan keperdataan murni yaitu wanprestasi. Analisis pembuktian memperlihatkan ketidakpatuhan hukum hakim karena menerima kesaksian anak kandung Terdakwa yang seharusnya dilarang. Majelis hakim agung juga gagal melihat mens rea Terdakwa dengan tidak menerapkan doktrin piercing the corporate veil dan terkecoh oleh putusan pailit yang diajukan Terdakwa. Akibat hukum dari putusan ontslag van alle rechtsvervolging ini dinilai mencederai rasa keadilan materiil dan gagal mewujudkan kepastian hukum karena memberi celah bagi penyalahgunaan nama perusahaan untuk menyamarkan tindak pidana individu.

Actions (login required)

View Item