Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Pemberlakuan Sanksi Pelaku Pembunuhan dengan Disengaja dan Disertai Mutilasi Dihubungkan dengan Pasal 338 KUHP

Ramadhan, Najwa Sahara (2026) Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Pemberlakuan Sanksi Pelaku Pembunuhan dengan Disengaja dan Disertai Mutilasi Dihubungkan dengan Pasal 338 KUHP. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (147kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (185kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (679kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (214kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (426kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (563kB)
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB)
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (664kB)
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB)
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara berkembang dengan dinamika sosial, politik,ekonomi, dan budaya yang kompleks tidak terhindar dari berbagai permasalahan.Salah satu kejahatan yang paling berat adalah tindak pidana pembunuhan, terlebih yang disertai mutilasi, karena tidak hanya merenggut nyawa korban tetapi juga melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP,namun belum ada aturan khusus tentang mutilasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan sanksi. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan (al-qatl) dilarang karena bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs). Peningkatan kejahatan, khususnya pembunuhan disertai mutilasi, menunjukkan bahwa perkembangan sosial tidak selalu diimbangi dengan kesiapan sistem hukum dalam memberikan pengaturan dan keadilan yang komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur tindak pidana serta sanksi bagi pelaku pembunuhan sengaja disertai mutilasi menurut KUHP, mengetahui dan menganalisis unsur-unsur tindak pidana serta sanksi bagi pelaku pembunuhan sengaja disertai mutilasi menurut hukum pidana Islam, serta menganalisis relevansi pengaturan mengenai unsur unsur tindak pidana dan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja disertai mutilasi dalam KUHP dan HPI. Kerangka pemikiran penelitian mengintegrasikan tiga dimensi: hukum positif nasional melalui KUHP, UU, dan teori keadilan menurut John Rawls; hukum pidana Islam maqāṣid al-syarī‘ah; serta perspektif HAM internasional terkait hak hidup dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum, teknik pengumpulan data; teknik library research, sumber data yaitu data primer dan sekunder, data sekunder mencakup; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, teknik analisis data yaitu kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Unsur tindak pidana pembunuhan sengaja dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam KUHP lama Pasal 338 dan Pasal 340 dan KUHP baru yaitu UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 458 dan Pasal 459. Unsur yang terkandung pada Pasal 338 yaitu barangsiapa, sengaja, dan merampas nyawa orang lain, dengan sanksi 15 tahun penjara sedangkan pada Pasal 340 terdapat unsur perencanaan. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan tersebut memenuhi tiga rukun jarimah yaitu al-syar’i, al-mādī, al-adabī dan termasuk qatl al-‘amd dengan sanksi qiṣhāṣ atau di’yat. Keduanya memiliki kesamaan pada unsur perbuatan, kesengajaan, dan pertanggungjawaban pelaku, tetapi berbeda dalam sanksi dan konsep keadilan, di mana KUHP bersifat negara-sentris, sedangkan hukum Islam menekankan keadilan moral dan restoratif.

Available Versions of this Item

• Tinjauan Hukum Pidan Islam dalam Pemberlakuan Sanksi Pelaku Pembunuhan dengan Disengaja dan Disertai Mutilasi Dihubungkan dengan Pasal 338 KUHP. (deposited UNSPECIFIED)

Actions (login required)

View Item