Praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dan dampak hukumnya: Studi kasus di Kampung Karanganyar Desa Mekarmulya Kecamatan Malangbong Garut

Abdulaziz, Farhan Nur (2018) Praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dan dampak hukumnya: Studi kasus di Kampung Karanganyar Desa Mekarmulya Kecamatan Malangbong Garut. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (645kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (910kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB) | Request a copy

Abstract

Pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak pasal 20 ayat (1) menyebutkan “permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Namun fakta berbeda ditemukan di kampung Karanganyar Desa Mekarmulya Kabupaten garut yang dimana sebagian dari masyarakat kampung tersebut melakukan pengangkatan anak tetapi tanpa melakukan penetapan di pengadilan sebagaimana seharusnya. Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pengangkatan anak juga akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak tersebut dan mengetahui berkenaan dengan aspek legalitas dari praktek pengangkatan anak di kampung Karanganyar. Penelitiaan ini bertolak pada kerangka pemikiran bahwa setiap praktek pengangkatan anak yang sudah dilakukan berdasarkan tatacara adat kebiasaan masing-masing selanjutnya harus dilakukan penetapan ke pengadilan sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 54 tahun 2007 pasal 20 ayat (1). Walaupun jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dianggap lumrah di suatu daerah tetap saja kewajiban untuk melakukan penetapan pengadilan setelah mengangkat anak merupakan suatu keharusan yang mesti dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan jenis data kualitatif (deskriptif) dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dari hasil wawancara dan mengambil kesimpulan dari data-data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat orang responden, seluruhnya melakukan pengangkatan anak tanpa melakukan penetapan ke pengadilan. Tatacara yang dilakukan oleh keempat responden sama yaitu dengan meminta langsung secara lisan kepada keluarga dari anak yang hendak diangkat tanpa adanya persyaratan/perjanjian hitam diatas putih. Dampak atau akibat hukum yang timbul akibat pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di kampung karanganyar menunjukan dampak yang sejalan dengan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan faktor lingkungan kampung Karanganyar yang berada dalam lingkungan pesantren An-nur. Menurut seorang tokoh, kejadian pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan ini merupakan suatu hal yang biasa karena sikap tolong menolong yang tinggi terhadap sesama sehingga hal tersebut dianggap legal dengan alasan demi kebaikan. Namun pada kenyataanya tetap saja praktek tersebut merupakan suatu hal yang dapat dikategorikan hal yang ilegal. Sebab di kemudian hari praktek pengangkatan anak tersebut dapat digugat sehingga akan timbul permasalahan yang berakibat buruk baik terhadap orangtua angkat ataupun kepada anak angkatnya.

Actions (login required)

View Item