Analisis putusan No. 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kag tentang pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan perspektif hukum pidana Islam

Futri, Annisa (2026) Analisis putusan No. 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kag tentang pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan perspektif hukum pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) lembar pernyataan plagiarism .pdf Download (266kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 7_daftar isi.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 8_bab1.pdf Download (376kB) | Preview
	Text (BAB II) 9_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB)
	Text (BAB III) 10_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB)
	Text (BAB IV) 11_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB)
	Text (BAB V) 12_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 13_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)

Abstract

Tindak pidana anak khususnya pencurian dengan kekerasan. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA)menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, dan negara wajib memenuhi serta melindungi hak-haknya. Adapun UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menetapkan bahwa anak yang berusia 12 hingga 18 tahun dapat diproses secara pidana dengan mengutamakan keadilan restoratif, diversi, dan prinsip ultimum remedium. Putusan PN Kayuagung No.29/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kag menjatuhkan pidana penjara kepada anak. Menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dan nilai-nilai hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan, menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan putusan tersebut, serta mengkaji relevansi pertanggungjawaban pidana anak dalam putusan dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Kerangka pemikiran yang digunakan konsep toerekeningsvatbaarheid sebagai landasan pertanggungjawaban pidana, teori Kohlberg menepatkan remaja pada tahap moral konvensional. UU SPPA mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, diversi, dan ultimum remedium. ahliyah al-ada’ dan doktrin ta’zir dalam fiqh jinayah yang diarahkan pada tujuan maqasid al-syari’ah. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, membandingkan norma hukum positif Indonesia dengan prinsip hukum pidana Islam. Sumber data meliputi bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur fiqh jinayah dan jurnal ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukan tiga temuan utama. Pertama, pertimbangan hukum hakim didasarkan pada terbuktinya seluruh unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dengan faktor pemberat residivisme dan unsur kekerasan, serta faktor peringan berupa pengakuan terdakwa dan perdamaian. Kedua, pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara ini tidak memungkinkan penerapan diversi. Penjatuhan pidana penjara tanpa rehabilitasi terstruktur berpotensi bertentangan dengan prinsip ultimum remedium dalam UU SPPA. Ketiga, dalam perspektif hukum pidana Islam, anak hanya dikenakan saknsi ta’zir yang berorientasi pada ta’dib (pendidikan moral) dan islah (perbaikan perilaku), selaras dengan ,maqasid al-syari’ah.

Actions (login required)

View Item