Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pasca putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022: perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Ramansyah, Annisa D Putri and Pelita, Bobang Noorisnan and Alamsyah, Taufiq (2026) Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pasca putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022: perspektif Siyasah Qadhaiyyah. al-Afkar: Journal for Islamic Studies, 9 (2). pp. 2516-2529. ISSN 2614-4905

Preview

Text Artikel Publis Annisa D Putri Ramansyah.pdf - Published Version Download (475kB) | Preview

Abstract

INDONESIA: Penyelesaian sengketa Pilkada memerlukan mekanisme yang konstitusional dan stabil. Penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran kewenangan Mahkamah Konstitusi pasca Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan pemisahan kekuasaan melalui perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Metode yuridis normatif diterapkan melalui analisis regulasi, yurisprudensi, dan literatur hukum ketatanegaraan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut menetapkan kewenangan MK secara permanen atas sengketa Pilkada, namun menimbulkan inkonsistensi yurisprudensi karena reinterpretasi norma dilakukan tanpa amandemen konstitusi, sehingga berpotensi melemahkan kepastian hukum dan memunculkan judicial overreach. Disimpulkan bahwa perluasan kewenangan ini, dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah, menyimpang dari prinsip keadilan, amanah, dan keseimbangan kekuasaan, sehingga diperlukan kerangka regulasi yang lebih konsisten dan akuntabel. ENGLISH: Regional head election disputes require a constitutionally stable resolution mechanism. This study aims to analyze the shift in the Constitutional Court's authority following Decision Number 85/PUU-XX/2022 and its implications for legal certainty and separation of powers through a Siyasah Qadhaiyyah perspective. A normative juridical method was applied through analysis of legislation, court decisions, and Islamic constitutional law literature. The study finds that the decision permanently establishes the Court's authority over Pilkada disputes, yet produces jurisprudential inconsistency by reinterpreting constitutional norms without formal amendment, risking legal uncertainty and judicial overreach. In conclusion, from a Siyasah Qadhaiyyah perspective, this expansion deviates from the principles of justice, trustworthiness, and balance of power, necessitating a more consistent and accountable regulatory framework.

Actions (login required)

View Item