Larangan rangkap jabatan oleh Wakil Menteri pada putusan MK nomor 128/PUU-XXIII/2025 perspektif siyasah qadhaiyyah

Moeslim, Achmad Hafy Akmal and Saebani, Beni Ahmad and Shaleh, Chaerul (2026) Larangan rangkap jabatan oleh Wakil Menteri pada putusan MK nomor 128/PUU-XXIII/2025 perspektif siyasah qadhaiyyah. Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, 08 (03). pp. 1706-1720. ISSN 2655-0865

Preview

Text 2059-Article Text-10196-1-10-20260513.pdf Download (416kB) | Preview

Abstract

Abstract: This research is motivated by the phenomenon of multiple positions held by a number of Deputy Ministers as commissioners in State-Owned Enterprises, which is considered to violate the principles of the rule of law and good governance. This resolution recommendation has actually been resolved since 2019, but the government ignored it. Until it culminated in the issuance of Constitutional Court decision number 128 / PUU-XXIII / 2025 concerning the prohibition of multiple positions by Deputy Ministers. So this decision must be implemented immediately for a period of 2 years. The main objective of this research is to analyze the judge's considerations, the implications of the status of the position, the mechanism for implementing the decision and the impact on political stability accompanied by a study of the Siyasah Qadhaiyyah perspective. This research uses a normative juridical method with a qualitative approach through analysis of legal texts and norms. The results of the study indicate that the implication of this decision, for the position of Deputy Minister, is the obligation for the Deputy Minister to relinquish his position, either relinquishing his position as Deputy Minister or relinquishing his position as commissioner in a State-Owned Enterprise. After the issuance of this decision, the government needs a connected mechanism both regulatory and technical between Ministries and institutions to implement this decision. Substantively, following the issuance of this ruling, the government will face two challenges to political stability. First, institutional strengthening. Second, tensions arise among elite officials who have vested interests in their respective positions. This ruling aligns with the principles of Siyasah Qadhaiyyah, which falls under the category of upholding the values of Maqasid Sharia, specifically safeguarding the state (Hifz al-Dawla) from structural damage. Keywords: Constitutional Court Decision, Deputy Minister, Concurrent Positions, Siyasah Qadhaiyyah, Governance. Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena rangkap jabatan yang dilakukan oleh sejumlah Wamen sebagai komisaris pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang dinilai mencederai prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Anjuran penyelesaian ini sebenarnya sudah diselesaikan semenjak tahun 2019, akan tetapi pemerintah mengabaikan. Hingga sampai puncaknya dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128/PUU-XXIII/2025 mengenai larangan rangkap jabatan oleh Wakil Menteri. Sehingga putusan ini harus segera dilaksanakan sampai kurun waktu 2 tahun lamanya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim, implikasi status jabatan, mekanisme pelaksanaan putusan dan dampak stabilitas politik disertai dengan kajian perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis teks dan norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi putusan ini, terhadap posisi Wakil Menteri adalah keharusan bagi Wakil Menteri untuk melepaskan jabatannya, diantara melepaskan posisinya sebagai Wamen atau melepaskan posisinya sebagai komisaris pada perusahaan BUMN. Pasca dikeluarkannya putusan ini, pemerintah membutuhkan mekanisme secara terhubung baik secara regulasi maupun teknis antara Kementerian dan lembaga untuk melaksanakan putusan ini. Sedangkan secara substansial, pasca dikeluarkannya putusan ini pemerintah akan dihadapkan pada 2 sisi stabilitas politik. Pertama, dari sisi penguatan kelembagaan. Kedua, dari sisi menghadirkan ketegangan di antara para pejabat elit yang memiliki kepentingan terhadap urusan jabatannya. Putusan ini selaras dengan prinsip Siyasah Qadhaiyyah, dimana putusan ini masuk pada kategori menjaga nilai Maqashid Sharia terkhususnya dalam menjaga negara (Hifz al-Dawla) dari kerusakan yang terstruktur. Kata Kunci: Putusan Mahkamah Kontitusi, Wakil Menteri, Rangkap Jabatan, Siyasah Qadhaiyyah, Tata Kelola Pemerintahan

Actions (login required)

View Item