Nalisis pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi: Studi putusan nomor 1394 K/Pid.Sus/2025

Wiguna, Muhamad Pandu SeptI (2026) Nalisis pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi: Studi putusan nomor 1394 K/Pid.Sus/2025. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover (12).pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text (SK PLAGIASI) SK Plagiasi.pdf Download (309kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR INNI) Daftar Isi.pdf Download (133kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Bab I.pdf Download (425kB) | Preview
	Text (BAB II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (437kB)
	Text (BAB III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB)
	Text (BAB IV) Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (349kB)
	Text (BAB V) Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (92kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana korupsi, khususnya terhadap aparatur sipil negara yang menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1394 K/Pid.Sus/2025 serta menganalisis kesesuaian putusan tersebut dengan teori gabungan dalam pemidanaan, konsep keadilan, dan proporsionalitas pidana. Pada kajian teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum pidana yang menitikberatkan pada konsep tindak pidana korupsi, pertimbangan hakim, ratio decidendi, pertimbangan yuridis dan non-yuridis, serta teori gabungan sebagai landasan utama analisis. Selain itu, penelitian juga menggunakan konsep keadilan dan proporsionalitas pidana sebagai parameter untuk menilai apakah pidana yang dijatuhkan telah seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku, penyalahgunaan jabatan, dan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, termasuk wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Purwakarta yang menangani perkara korupsi terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1394 K/Pid.Sus/2025 mendasarkan putusannya pada pertimbangan yuridis berupa terpenuhinya unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pertimbangan non-yuridis berupa kedudukan terdakwa sebagai pejabat publik, besarnya kerugian negara, dan dampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Putusan tersebut lebih tepat dianalisis menggunakan teori gabungan karena memadukan unsur pembalasan dan pencegahan melalui penjatuhan pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Dari aspek keadilan dan proporsionalitas, putusan dinilai telah mengarah pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, meskipun argumentasi hakim mengenai tujuan pemidanaan dan proporsionalitas pidana masih dapat diperkuat.

Actions (login required)

View Item