Otopsi Jenazah dalam persfektif fiqh kontemporer : Kajian komparatif fatwa MUI dan pejabat mufti wilayah persekutuan Malaysia

Nasrullah, Ahmad Fauzi (2025) Otopsi Jenazah dalam persfektif fiqh kontemporer : Kajian komparatif fatwa MUI dan pejabat mufti wilayah persekutuan Malaysia. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1. cover.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 3. abstrak.pdf Download (142kB) | Preview
	Text (PERNYATAAN PLAGIARSM) 2. pernyataan_ahmad.pdf Restricted to Repository staff only Download (82kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4. daftar isi.pdf Download (574kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5. bab i.pdf Download (436kB) | Preview
	Text (BAB II) 6. bab ii.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7. bab iii.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8. bab iv.pdf Restricted to Registered users only Download (495kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9. bab v.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10. daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas persoalan otopsi jenazah dalam perspektif fiqh kontemporer dengan fokus pada perbandingan fatwa antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia (PMWP). Otopsi, sebagai praktik medis modern, kerap menjadi kontroversi di kalangan umat Islam karena dianggap bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap jenazah. Namun di sisi lain, otopsi juga dianggap penting dalam konteks penegakan hukum, pendidikan kedokteran, dan penelitian medis. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana hukum Islam merespons isu otopsi dengan pendekatan fiqh yang kontekstual dan maslahat. MUI melalui Fatwa Nomor 6 Tahun 2009 menetapkan bahwa hukum asal otopsi adalah haram, namun dapat menjadi mubah bahkan wajib dalam keadaan darurat dan demi kemaslahatan yang besar. Sementara itu, PMWP dalam Irsyad al-Fatwa ke-94 menetapkan bahwa hukum asal otopsi adalah mubah secara umum, dan bisa bernilai sunnah dalam kondisi tertentu. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan metodologi istinbath yang berbeda: MUI cenderung konservatif dan berhati-hati, sedangkan PMWP menggunakan pendekatan maqashid syariah dan qiyas yang lebih fleksibel. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif berbasis studi pustaka. Data diperoleh dari dokumen fatwa resmi, kitab fiqh klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta skripsi terkait. Penelitian ini menyoroti dalil-dalil, metode penetapan hukum, serta implementasi sosial dan budaya dari fatwa otopsi di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam keluaran hukum, keduanya sama-sama mengakui pentingnya menjaga kehormatan jenazah dan memperbolehkan otopsi dalam kondisi tertentu. Penelitian ini menunjukkan bahwa fiqh Islam memiliki kemampuan adaptif dalam merespons isu-isu medis modern. Perbandingan fatwa antara MUI dan PMWP menjadi bukti bahwa hukum Islam dapat diterapkan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing negara. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana fiqh kontemporer serta menjadi panduan bagi praktisi medis, lembaga fatwa, dan pembuat kebijakan dalam menyikapi praktik otopsi secara syar’i dan proporsional.

Actions (login required)

View Item