Pertanggungjawaban pidana anggota militer dalam tindak pidana pembunuhan berencana: Studi kasus putusan nomor 148-K/PM.II-09/AU/IX/2022

Farhan, Muhammad (2026) Pertanggungjawaban pidana anggota militer dalam tindak pidana pembunuhan berencana: Studi kasus putusan nomor 148-K/PM.II-09/AU/IX/2022. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_COVER.pdf Download (261kB) | Preview
Preview	Text 2_Abstrak.pdf Download (460kB) | Preview
Preview	Text 3_Keterangan Bebas Plagiarisme.pdf Download (284kB) | Preview
Preview	Text 4_Daftar Isi.pdf Download (374kB) | Preview
Preview	Text 5_Bab 1.pdf Download (581kB) | Preview
	Text 6_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (647kB) | Request a copy
	Text 7_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (471kB) | Request a copy
	Text 8_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (634kB) | Request a copy
	Text 9_Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB) | Request a copy
	Text 10_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (487kB) | Request a copy

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota militer merupakan isu krusial dalam negara hukum. Fenomena ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia yang bersifat non-derogable, tetapi juga mencederai kehormatan institusi pertahanan negara. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya ketidakjelasan mengenai bagaimana kriteria perencanaan matang (voorbedachte raad) diterapkan bagi subjek hukum militer serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang memiliki kompleksitas antara pidana umum dan disiplin militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur pasal, penalaran hukum hakim, dan tujuan pemidanaan dalam Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/IX/2022. Penelitian ini didasarkan pada kerangka teori yang kuat, di antaranya Teori Pertimbangan Hakim untuk membedah aspek sosiologis dan yuridis dalam putusan, Teori Kepastian Hukum untuk melihat konsistensi penerapan pasal, serta Teori Pemidanaan guna menelaah fungsi sanksi bagi anggota TNI. Secara teoretis, pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP menuntut pembuktian adanya suasana batin yang tenang dari pelaku, yang dalam konteks militer seringkali bersinggungan dengan relasi kuasa atau komando. Tinjauan pustaka juga mencakup regulasi terkait kekuasaan peradilan militer di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case study) dan pendekatan perundang-undangan (statuteapproach). Sumber data utama berupa bahan hukum primer yaitu salinan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 148-K/PM.II-09/AU/IX/2022. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kepustakaan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan secara sistematis fakta hukum dan pertimbangan hakim yang terkandung dalam perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Terdakwa telah tepat secara hukum karena seluruh unsur, terutama adanya perencanaan matang, telah terbukti melalui fakta persidangan yang menunjukkan jeda waktu bagi Terdakwa untuk berefleksi. Hakim menggunakan penalaran hukum yang komprehensif dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, seperti perbuatan yang tidak mencerminkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Selain itu, penjatuhan pidana pokok penjara 20 tahun dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dinilai telah memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban serta menjaga marwah institusi TNI.

Actions (login required)

View Item