Analisis kesesuaian prinsip Small Claim Procedures (SCP) dengan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999

Royani, Nabila Siti (2026) Analisis kesesuaian prinsip Small Claim Procedures (SCP) dengan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Text (Cover).pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Text (ABSTRAK).pdf Download (257kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) Text (SK BEBAS PLAGIARISM).pdf Download (316kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Text (DAFTAR ISI).pdf Download (357kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Text (BAB I).pdf Download (475kB) | Preview
	Text (BAB II) Text (BAB II).pdf Restricted to Registered users only Download (503kB)
	Text (BAB III) Text (BAB III).pdf Restricted to Registered users only Download (345kB)
	Text (BAB IV) Text (BAB IV).pdf Restricted to Registered users only Download (612kB)
	Text (BAB V) Text (BAB V).pdf Restricted to Registered users only Download (301kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Text ( DAFTAR PUSTAKA).pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)
	Text (LAMPIRAN) Text (LAMPIRAN).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perkembangan transaksi konsumen di Kota Bandung berpotensi menimbulkan sengketa yang membutuhkan penyelesaian cepat, sederhana, dan biaya ringan. Landasan konstitusionalnya tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan hal tersebut melalui BPSK, dengan Pasal 54 ayat (3) menjamin putusan final dan mengikat. Namun Pasal 56 ayat (2) masih membuka ruang keberatan ke Pengadilan Negeri dan Pasal 57 mewajibkan penetapan eksekusi dari pengadilan, sehingga putusan BPSK tidak memiliki kepastian hukum. Sementara PERMA No. 2 Tahun 2015 juncto No. 4 Tahun 2019 mengatur Small Claims Procedures dengan prinsip kecepatan, kesederhanaan, biaya ringan, dan finalitas tanpa banding dan kasasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prinsip-prinsip Small Claims Procedures dalam sistem penyelesaian sengketa sederhana, mendeskripsikan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta menganalisis sejauh mana kesesuaian antara prinsip Small Claims Procedures dengan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK Kota Bandung. Kerangka teori menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, serta Teori ADR Takdir Rahmadi. Landasan konstitusionalnya bersumber dari Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip Small Claims Procedures yang menjadi tolok ukur meliputi kecepatan, kesederhanaan, biaya ringan, dan finalitas putusan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota majelis BPSK Kota Bandung dan dokumen internal. Data sekunder meliputi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Arbitrase, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 juncto Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006, Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350 Tahun 2001, serta buku dan jurnal ilmiah. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan BPSK Kota Bandung memiliki kekhasan pra-sidang, metode DUT, dan teknik kaukus. Mediasi mendominasi praktik (90%). Kesesuaian dengan SCP: (1) kecepatan sesuai (21 hari kerja, Pasal 55); (2) biaya ringan sesuai (gratis); (3) kesederhanaan sesuai pra-putusan namun tidak pasca-putusan (Pasal 56 ayat 2); (4) finalitas tidak sesuai karena keberatan dan eksekusi via PN (Pasal 57). Kendala meliputi faktor hukum (kontradiksi Pasal 54, 56, 57), penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Penelitian menyimpulkan ketidaksesuaian utama pada finalitas akibat inkonsistensi UUPK. Direkomendasikan revisi Pasal 56 dan 57 UUPK, pembentukan direktorat khusus BPSK, pengetatan syarat anggota, dan perluasan sosialisasi.

Actions (login required)

View Item