Pandangan fatwa majelis ulama Islam nomor 11 tahun 2020 dan fatwa pejabar mufti wilayah persekutuan Al-Kafi 970 terhadap batasan hukum operasi plastik

Zahro, Siti Sofiya Fatimatuz (2026) Pandangan fatwa majelis ulama Islam nomor 11 tahun 2020 dan fatwa pejabar mufti wilayah persekutuan Al-Kafi 970 terhadap batasan hukum operasi plastik. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER. (1).pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK SKRIPSI.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI SKRIPSI.pdf Download (268kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (169kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (349kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (422kB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB)
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (476kB)
	Text (BAB V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB)

Abstract

Siti Sofiya Fatimatuz Zahro: Pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2020 dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Al-Kafi 970 terhadap batasan hukum Oprasi Plastik. Penelitian ini mengkaji pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2020 dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Al-Kafi Nomor 970 tentang batasan hukum operasi plastik dari perspektif hukum Islam. Penelitian bertujuan mendeskripsikan pandangan kedua fatwa tersebut serta menganalisis persamaan dan perbedaannya. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2020 dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Al-Kafi 970 terhadap batasan hukum Oprasi Plastik dan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan MUI dan Pandangan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan terhadap Oprasi Plastik. Kerangka berfikir di dalam sebuah penelitian yang berjudul Pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2020 dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Al-Kafi 970 terhadap batasan hukum Oprasi Plastik, menggunakan teori yang relevan yaitu menggunakan teori hukum islam tentang Darurat dan Mashlahat, teori perbandingan hukum dan teori Maqasyid Syari’ah. Penelitian menggunakan metode normatif-komparatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Sumber data primer adalah teks kedua fatwa, sedangkan data sekunder berasal dari kitab fiqh, hadis, dan jurnal ilmiah terkait. Analisis dilakukan dengan teknik content analysis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2020 membedakan secara tegas operasi plastik rekonstruktif yang hukumnya mubah (bahkan wajib dalam kondisi darurat) dan operasi estetika permanen yang hukumnya haram karena taghyīr khalqillāh. Sementara Fatwa Al-Kafi Nomor 970 bersifat kasuistik, menyatakan operasi plastik pada asalnya haram, tetapi menjadi mubah atau wajib apabila dilakukan untuk menghilangkan madharat (fisik maupun psikologis) yang telah diverifikasi ahli dan tidak melampaui khilqah ma‘hūdah. Kedua fatwa sepakat membolehkan operasi rekonstruktif dan melarang operasi estetika murni yang berlebihan, meskipun berbeda dalam metode istinbat dan penekanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pendekatan kedua fatwa merupakan kekayaan ijtihad kontemporer yang tetap berada dalam semangat syariat Islam yang dinamis dan rahmatan lil ‘alamin.

Actions (login required)

View Item