Pelaksanaan pengelolaan sampah di hubungkan dengan perda no 3 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah Kabupaten Majalengka

Zainulhaq, Fadlan Ridha (2026) Pelaksanaan pengelolaan sampah di hubungkan dengan perda no 3 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah Kabupaten Majalengka. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

There is a more recent version of this item available.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (155kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (123kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) 3_keteranganbebasplagiarism.pdf Download (222kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (157kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (443kB) | Preview
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB) | Request a copy
Preview	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Download (173kB) | Preview
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Sampah menjadi persoalan di setiap daerah, terutama di kabupaten Majalengka volume sampah sekitar 650 ton per hari yang dihasilkan dari jumlah penduduk 1,3 (satu koma tiga) juta jiwa, lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 7 ayat (2) dan (3) mewajibkan 1 desa memiliki 1 TPS dan 1 kecamatan memiliki 1 TPS3R, Sedangkan tempat pengolahan sampah 3R dan tempat penampungan sementara, hanya tersedia 5 TPS dan 14 TPS 3R tersebar di 26 kecamatan yang berada dalam wilayah kabupaten Majalengka. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peran pemerintah daerah serta lembaga semi-otonom (mitra pemerintah daerah) dalam mengelola sampah, untuk mengetahui kendala-kendala hukum yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah daerah serta upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah dalam menangani kendala tersebut. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sebagimana yang diketahui pemerintah sebagai pelaksana kebijakan sangat berperan untuk mewujudkan hal tersebut, sehingga dalam hal ini peneliti menggunakan tiga teori, yakni teori hukum pembangunan, teori kebijakan publik, dan teori otonomi daerah untuk menganalisa pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Perda Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Majalengka. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan suatu fenomena dengan data dan diteliti secara sistematis yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif adalah analisa hukum atau peraturan dalam suatu yurisdiksi, yang secara teknis mengumpulkan data kemudian dilanjutkan dengan menganalisa hukum, norma-norma hukum dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di hubungkan dengan Peraturan Daerah No 3 tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah kabupaten Majalengka. Tidak maksimal, karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka mereka tidak dapat memberikan TPS 3R dan TPS. Sehingga akibat dari tidak maksimalnya pelaksaan peraturan daerah no 3 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah di kabupaten Majalengka. Menimbulkan kendala-kendala hukum, Terdapat tiga kendala yaitu. Kendala hukum, di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Heuleut kabupaten Majalengka pengelolaan sampah yang tidak baik mengakibatkan penumpukan sampah, sebagai upaya hukum masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten Majalengka menggunakan metode sanitary landfill teknisnya membuang, memadatkan sampah di lokasi cekung, dan dikubur oleh tanah. Kendala hukum, Kesadaran masyarakat rendah terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Majalengka, sebagai upaya hukum pemerintah daerah kabupaten Majalengka melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat paham pentingnya pengelolaan sampah. Kendala hukum, meningkatnya volume sampah dari tahun ke tahun, sebagai upaya hukum pemerintah daerah kabupaten Majalengka harus menyediakan TPS 3R dan TPS

Available Versions of this Item

• Pelaksanaan pengelolaan sampah di hubungkan dengan perda no 3 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah Kabupaten Majalengka. (deposited 21 Jul 2026 07:29) [Currently Displayed]
  • Pelaksanaan pengelolaan sampah di hubungkan dengan perda no 3 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah Kabupaten Majalengka. (deposited 21 Jul 2026 07:37)

Actions (login required)

View Item