Harmonisasi produk hukum daerah dengan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan Daerah tentang retribusi dan pajak daerah Pada pemerintah kabupaten Cianjur

Ismail, Taufiq (2025) Harmonisasi produk hukum daerah dengan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan Daerah tentang retribusi dan pajak daerah Pada pemerintah kabupaten Cianjur. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (153kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (202kB) | Preview
	Text (SK PLAGIARISME) 3_skplagiarisme.pdf Restricted to Repository staff only Download (434kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (208kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (653kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (838kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (820kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB) | Request a copy
Preview	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Download (14MB) | Preview

Abstract

Bahasa Indonesia: Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka menciptakan kepastian hukum, efektivitas pemerintahan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, kompleksitas regulasi sering menimbulkan tumpang tindih aturan dan disharmonisasi, termasuk pada produk hukum daerah mengenai retribusi dan pajak daerah. Pemerintah memperkenalkan metode omnibus law sebagai solusi legislasi untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan berbagai ketentuan hukum yang tidak konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pelaksanaan identifikasi Perda dan Perkada terkait retribusi dan pajak daerah di Kabupaten Cianjur dalam kerangka penataan regulasi berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja; (2) pelaksanaan harmonisasi penyusunan Peraturan Daerah dengan metode omnibus law; serta (3) hambatan dan upaya yang dihadapi dalam proses harmonisasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum omnibus law telah tersedia dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, implementasinya di Kabupaten Cianjur masih menghadapi kendala, antara lain belum tersedianya regulasi teknis penerapan metode omnibus law pada tingkat daerah, kapasitas sumber daya penyusun regulasi yang belum merata, serta kurangnya partisipasi publik sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi produk hukum daerah melalui metode omnibus law perlu diperkuat dengan pedoman teknis, peningkatan koordinasi pusat-daerah, serta penguatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan Perda yang berkualitas, konsisten, dan memberikan kepastian hukum dalam mendukung pembangunan daerah. English: ions on Local Taxes and Retributions in Cianjur Regency. The harmonization of legislation is essential to ensure legal certainty, effective governance, and public welfare. In Indonesia, overlapping and inconsistent regulations frequently create disharmony, including in regional legal products governing local taxes and retributions. The government introduced the omnibus law method as a legislative strategy to simplify and consolidate conflicting norms under a single comprehensive regulation. This study aims to analyze: (1) the implementation of identification of local regulations in Cianjur Regency related to local taxes and retributions within the framework of regulatory reform mandated by the Job Creation Law; (2) the harmonization process in drafting a regional regulation using the omnibus law method; and (3) obstacles and efforts encountered in the implementation of such harmonization. This research applies a normative juridical methodology with statutory, conceptual, philosophical, and historical approaches. The research findings reveal that although the legal basis for the omnibus method has been established through Law Number 13 of 2022, the implementation at the regional level still faces several challenges, including the absence of technical regulatory guidelines, limited capacity of local legal drafters, and insufficient public participation as required by the Constitutional Court decision. The study concludes that harmonizing regional legal products through the omnibus law method requires reinforced technical guidance, stronger central–local coordination, and enhanced public involvement to ensure that regional regulations are legally coherent, effective, and capable of supporting regional development. Keywords: Omnibus Law, Legal Harmonization, Regional Regulation, Local Taxes, Local Retribution

Actions (login required)

View Item