Analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan Green Sukuk dalam Sustainable Development Goals (SDGs) berdasarkan harmonisasi peraturan presiden nomor 111 Tahun 2022 dan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 18 tahun 2023

Irawan, Tantri (2026) Analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan Green Sukuk dalam Sustainable Development Goals (SDGs) berdasarkan harmonisasi peraturan presiden nomor 111 Tahun 2022 dan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 18 tahun 2023. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (547kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (753kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (442kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (730kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (636kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (535kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (653kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan Sukuk Hijau (Green Sukuk) memenuhi tujuan maqasid syariah dengan membantu melindungi lingkungan (hifz al-bi'ah), melestarikan aset (hifz al-mal), dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (maslahah). Menggabungkan kedua aturan ini menunjukkan bagaimana kebijakan nasional dan aturan sektor keuangan bekerja sama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Studi ini berfokus pada pemeriksaan bagaimana Sukuk Hijau (Green Sukuk) dipraktikkan dalam kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui lensa Hukum Ekonomi Syariah. Studi ini menyoroti perlunya menyelaraskan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023. Sukuk Hijau (Green Sukuk) adalah jenis instrumen keuangan berkelanjutan yang mengikuti hukum Syariah. Hal ini penting untuk membantu mendanai proyek-proyek pembangunan yang baik bagi lingkungan dan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama di bidang yang berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, yang mencakup fokus pada hukum dan pemahaman konseptual. Informasi tersebut berasal dari sumber hukum primer, seperti Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 dan Peraturan OJK No. 18 Tahun 2023. Informasi tersebut juga mencakup sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan OJK No. 18 Tahun 2023 memperluas aturan untuk sukuk berkelanjutan, termasuk Sukuk Hijau (Green Sukuk). Hal ini dilakukan dengan menambahkan prinsip keberlanjutan yang melindungi lingkungan dan dampak sosial. Peraturan tersebut juga mencakup persyaratan pelaporan dan kejelasan tentang bagaimana dana tersebut digunakan. Aturan ini sesuai dengan tujuan SDGs dan janji-janji global yang dibuat untuk mengatasi perubahan iklim. Pada saat yang sama, Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 memberikan panduan tentang kebijakan nasional untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan menggunakan cara-cara kreatif untuk mendanai inisiatif berkelanjutan. Namun, masih penting untuk meningkatkan bagaimana kita menerapkan, memantau, dan benar-benar mengintegrasikan nilai-nilai Syariah sehingga Sukuk Hijau (Green Sukuk) bukan hanya formalitas tetapi juga membuat perbedaan nyata dalam keberlanjutan.

Actions (login required)

View Item