Analisis penggunaan resi gudang sebagai jaminan pembiayaan di lembaga keuangan syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 9 tahun 2011 tentang sistem resi gudang

Latifah, Siti ‘Izzati Hayatul Mujahidah (2026) Analisis penggunaan resi gudang sebagai jaminan pembiayaan di lembaga keuangan syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 9 tahun 2011 tentang sistem resi gudang. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text Cover.pdf Download (135kB) | Preview
Preview	Text Abstrak.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text Lembar Pernyataan (23).pdf Download (527kB) | Preview
Preview	Text Daftar Isi.pdf Download (171kB) | Preview
Preview	Text Bab I.pdf Download (403kB) | Preview
	Text Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (444kB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (475kB)
	Text Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (102kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan struktural petani Indonesia yang kesulitan mengakses pembiayaan formal akibat ketiadaan aset tetap sebagai jaminan. Sistem Resi Gudang hadir sebagai solusi yang memungkinkan petani menjaminkan komoditas melalui dokumen kepemilikan, namun implementasinya di lembaga keuangan syariah masih menghadapi ketidakpastian normatif dari sisi hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan Resi Gudang sebagai jaminan pembiayaan di lembaga keuangan syariah, pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, serta kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori jaminan kebendaan sui generis, doktrin qabd hukmi, dan teori norma konstitutif. Teori jaminan kebendaan sui generis memandang Resi Gudang sebagai instrumen jaminan yang memiliki karakter hukum tersendiri dan tidak dapat disamakan dengan gadai maupun fidusia. Doktrin qabd hukmi dalam fiqh muamalah merupakan konsep penguasaan yuridis atas suatu benda yang terwujud bukan melalui kontak fisik, melainkan melalui penguasaan dokumen yang secara hukum merepresentasikan benda tersebut. Adapun teori norma konstitutif Hans Kelsen digunakan untuk menganalisis fungsi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 sebagai norma yang membuka kemungkinan hukum baru dalam sistem jaminan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan syariah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Resi Gudang dapat digunakan sebagai jaminan melalui skema murabahah, qardh, salam, dan rahn tasjily, meski terhambat fragmentasi regulasi dan ketiadaan standar akad yang seragam. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 membuka kemungkinan hukum bagi Resi Gudang sebagai jaminan sui generis, namun mengandung lima celah normatif. Dari perspektif syariah, Resi Gudang valid sebagai marhun dalam akad rahn dengan pemenuhan qabd hukmi dan tujuh kondisi kumulatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Resi Gudang sah digunakan sebagai jaminan pembiayaan syariah, dengan tetap memerlukan harmonisasi regulasi dan penerbitan fatwa DSN-MUI khusus guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Actions (login required)

View Item