Pemenuhan hak perlindungan anak melalui partisipasi DPPPA dalam implementasi kebijakan kota layak anak: Studi deskriptif di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

Ampelgading, Aurora Alkautsar Van (2026) Pemenuhan hak perlindungan anak melalui partisipasi DPPPA dalam implementasi kebijakan kota layak anak: Studi deskriptif di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandunng.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (233kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (242kB) | Preview
Preview	Text (SK PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (253kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (347kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (744kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan perlindungan anak masih menjadi isu sosial yang penting di berbagai daerah, termasuk di Kota Bekasi. Hal tersebut ditandai dengan masih terjadinya kasus kekerasan terhadap anak, penelantaran, bullying, serta belum optimalnya pemenuhan hak perlindungan anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan dan pemenuhan hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Pemerintah melalui kebijakan Kota Layak Anak (KLA) berupaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak melalui keterlibatan berbagai lembaga dan stakeholder terkait. Dalam implementasinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi memiliki peran penting sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program perlindungan anak serta pengoordinasian kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak perlindungan anak melalui partisipasi DPPPA dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bekasi. Fokus penelitian ini meliputi peran DPPPA dalam pemenuhan hak perlindungan anak, strategi yang digunakan dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak di Kota Bekasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk koordinasi dan kerja sama yang dilakukan DPPPA dengan berbagai pihak dalam mendukung terwujudnya Kota Layak Anak. Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional dari Talcott Parsons melalui konsep AGIL yang terdiri dari Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis implementasi kebijakan Kota Layak Anak. Melalui konsep tersebut, penelitian ini melihat bagaimana DPPPA menjalankan fungsi adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat, pencapaian tujuan perlindungan anak, integrasi dengan lembaga terkait, serta pemeliharaan nilai dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Adapun proposisi dalam penelitian ini yaitu partisipasi DPPPA dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak berperan penting dalam pemenuhan hak perlindungan anak melalui sosialisasi, pendampingan, pelayanan perlindungan anak, koordinasi lintas sektor, dan pengawasan terhadap perlindungan anak di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak DPPPA Kota Bekasi, UPTD PPA, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Kota Layak Anak. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPPA Kota Bekasi memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak perlindungan anak melalui penanganan kasus kekerasan terhadap anak, penyediaan layanan perlindungan dan pendampingan korban, serta koordinasi lintas sektor melalui Gugus Tugas Kota Layak Anak yang berjalan cukup baik. Strategi yang dilakukan meliputi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak, penyediaan layanan pelaporan dan pendampingan korban, serta penguatan kerja sama dengan lembaga pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, khususnya kondisi kantor yang masih bersifat sementara sehingga belum mampu menampung kebutuhan pelayanan secara optimal ketika terjadi peningkatan kasus secara bersamaan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak juga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak. Secara keseluruhan, pemenuhan hak perlindungan anak di Kota Bekasi telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek fasilitas pelayanan, sumber daya manusia, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mendukung terwujudnya Kota Layak Anak secara optimal.

Actions (login required)

View Item