Implementasi Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga di BAZNAS Kota Bandung perspektif hukum ekomomi syariah

Salsabila, Maulani (2026) Implementasi Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga di BAZNAS Kota Bandung perspektif hukum ekomomi syariah. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (229kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (286kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (238kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (221kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (404kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (528kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA: Regulasi menegaskan pengelolaan zakat berada dalam wilayah otoritas negara atau pihak yang diberi kewenangan. Seiring dengan perkembangan zaman, diperlukan penyesuaian dalam penyaluran zakat agar tetap relevan. Zakat produktif sebagai inovasi penyaluran zakat yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi juga diarahkan untuk mendorong kemandirian. Berdasarkan hukum positif zakat produktif pada dasarnya bertujuan untuk penanganan fakir miskin, peningkatan kualitas mustahik, serta pengentasan kemiskinan. Menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan jangka panjang. Sebagaimana pelaksanaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga di BAZNAS Kota Bandung dalam praktiknya perlu dikaji lebih lanjut mengenai kesesuaian antara regulasi dengan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini menjadi penting untuk diteliti dalam perspektif hukum ekonomi syariah guna menganalisis pelaksanaannya dengan dasar syariah dan tujuan kemaslahatan. Tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan regulasi terkait zakat produktif bagi perempuan kepala keluarga di BAZNAS Kota Bandung, menganalisis pelaksanaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga di BAZNAS Kota Bandung, dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga di BAZNAS Kota Bandung. Kerangka berpikir dalam penelitian didasarkan pada norma regulasi maupun norma fikih dan dasar syariah sebagai landasan normatif berkaitan dengan zakat produktif serta teori maṣlaḥah dalam menganalisis tujuan dan hasil pemberdayaan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk menguraikan fakta yang ditemukan dengan pendekatan yuridis empiris, dilengkapi oleh sumber data primer dan sekunder melalui teknik wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga di BAZNAS Kota Bandung berjalan sesuai regulasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, PMA Nomor 52 tahun 2014 dan 16 tahun 2025, serta Peraturan BAZNAS Nomor 3 tahun 2018. Pelaksanaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga dilakukan melalui pengajuan surat permohonan dari DP3A kepada BAZNAS, yang kemudian disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha bersifat hibah. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa praktik ini dapat dibenarkan sebagai bentuk ijtihād taṭbīqī yang berorientasi pada kemaslahatan, di mana perempuan kepala keluarga termasuk dalam kategori aṣnāf miskin. ENGLISH: The regulation emphasizes that the management of zakat is within the territory of state authorities or authorized parties. Along with the times, adjustments are needed in the distribution of zakat to remain relevant. Productive zakat is an innovation in the distribution of zakat that is not only oriented towards fulfilling momentary needs, but also directed to encourage independence. Based on the positive law, productive zakat basically aims to handle the poor, improve the quality of mustahik, and alleviate poverty. Showing that zakat does not only function as social assistance, but also as an instrument of long-term empowerment. As the implementation of productive zakat in the economic empowerment of women heads of families in BAZNAS Bandung City in practice needs to be further studied regarding the suitability between regulations and their implementation in the field. This is important to be researched from the perspective of sharia economic law in order to analyze its implementation on the basis of sharia and the purpose of benefit. The purpose of the research is to analyze the implementation of regulations related to productive zakat for women heads of families in BAZNAS Bandung City, analyze the implementation of productive zakat in the economic empowerment of women heads of families in BAZNAS Bandung City, and analyze the review of sharia economic law on the implementation of productive zakat in the economic empowerment of women heads of families in BAZNAS Bandung City. The framework of thinking in the research is based on regulatory norms as well as fiqh norms and the basis of sharia as a normative basis related to productive zakat and maṣlaḥah theory in analyzing the goals and results of economic empowerment. The research method used is descriptive analytical to decipher the facts found with an empirical juridical approach, complemented by primary and secondary data sources through interview techniques, documentation and qualitatively analyzed literature studies. The results of the study show that the application of productive zakat in the economic empowerment of women heads of families in BAZNAS Bandung City runs in accordance with the regulations regulated by Law Number 23 of 2011, PMA Number 52 of 2014 and 16 of 2025, as well as BAZNAS Regulation Number 3 of 2018. The implementation of productive zakat in the economic empowerment of women heads of families is carried out through the submission of an application letter from DP3A to BAZNAS, which is then distributed in the form of business capital assistance in the form of grants. A review of the sharia economic law on the implementation shows that this practice can be justified as a benefice-oriented form of ijtihād taṭbīqī, where women are the head of the family in the category of poor aṣnāf.

Actions (login required)

View Item