Analisis jual beli jaket kulit hewan dalam perspektif hukum ekonomi syariah: Studi pada produksi jaket kulit di Toko Sukaregang Leather Center Kabupaten Garut

Rambe, Dian Kurniawan (2026) Analisis jual beli jaket kulit hewan dalam perspektif hukum ekonomi syariah: Studi pada produksi jaket kulit di Toko Sukaregang Leather Center Kabupaten Garut. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (251kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (270kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) CamScanner 04-08-2026 13.24.pdf Download (268kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (218kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (445kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (554kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (537kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma sertifikasi halal di Indonesia dari bersifat sukarela menjadi kewajiban mandatori berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sentra kerajinan kulit Sukaregang di Kabupaten Garut, sebagai ikon ekonomi daerah yang memproduksi barang gunaan berupa jaket kulit hewan, hingga saat ini sebagian besar belum memiliki sertifikasi halal resmi. Kesenjangan antara praktik produksi tradisional yang hanya mengandalkan kepercayaan lisan dengan regulasi jaminan produk halal terbaru menciptakan urgensi untuk meninjau legalitas transaksi tersebut dari aspek hukum dan perlindungan konsumen Muslim. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan akad jual beli jaket kulit hewan yang belum tersertifikasi halal di Toko Sukaregang Leather Center dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik usaha para pengrajin dengan regulasi hukum positif di Indonesia, khususnya UU JPH. Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada prinsip fiqh muamalah terkait keabsahan jual beli dan konsep penyamakan kulit (al-dabgh). Kebijakan wajib halal pemerintah dianalisis menggunakan teori Siyasah Syar’iyyah dan Maqashid Syariah sebagai instrumen kemaslahatan publik (mashlahah mursalah), sekaligus kaitannya dengan perlindungan konsumen atas hak informasi, keamanan, dan kepastian produk. Secara konseptual, penelitian ini menilai pengaruh ketiadaan sertifikat halal administratif terhadap keabsahan akad secara syar'i serta implikasinya terhadap perlindungan agama (Hifz al-Din) dan harta (Hifz al-Mal). Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pengelola Toko Sukaregang Leather Center, pengrajin, serta konsumen, sedangkan data sekunder melalui studi dokumentasi literatur fikih, fatwa MUI, dan perundang-undangan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif terhadap norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan substansi fikih klasik, praktik jual beli jaket kulit di Sukaregang berstatus sah karena objek akad telah suci melalui proses penyamakan (al-dabgh). Namun, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah kontemporer, akad tersebut dikategorikan belum sempurna (ghairu kamil) akibat cacat administratif ketiadaan sertifikasi halal yang menimbulkan gharar informasi serta tidak sejalan dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan PP No. 42 Tahun 2024. Implikasinya, ketiadaan legalitas formal ini melemahkan eksistensi perlindungan Hifz al-Din karena masyarakat kehilangan jaminan kepastian syariah yang otoritatif dari negara. Di sisi lain, kondisi tersebut juga mengancam perlindungan Hifz al-Mal bagi pelaku usaha karena dapat menghambat daya saing produk dan membatasi akses pasar di tengah ketatnya tuntutan standardisasi pasar modern saat ini.

Actions (login required)

View Item