Implementasi sanksi pidana dalam pasal 18 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers terhadap tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik di Kota Bandung

Maulana, Puja (2026) Implementasi sanksi pidana dalam pasal 18 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers terhadap tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik di Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text COVER PUJA.pdf Download (414kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK PUJA.pdf Download (407kB) | Preview
Preview	Text Ketrangan Bebas Plagiarism.pdf Download (184kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI PUJA.pdf Download (606kB) | Preview
Preview	Text BAB 1 PUJA.pdf Download (623kB) | Preview
	Text BAB 2 PUJA.pdf Restricted to Registered users only Download (647kB)
	Text BAB 3 PUJA.pdf Restricted to Registered users only Download (426kB)
	Text BAB 4 PUJA.pdf Restricted to Registered users only Download (639kB)
	Text BAB 5 PUJA.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA PUJA.pdf Restricted to Registered users only Download (534kB)
	Text LAMPIRAN PUJA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers dan memberikan sanksi pidana terhadap setiap orang yang menghalangi kegiatan jurnalistik melalui Pasal 18 ayat (1). Namun, di Kota Bandung masih terjadi penghalangan terhadap kegiatan jurnalistik, seperti persekusi terhadap jurnalis Pikiran Rakyat pada tahun 2024 dan kekerasan terhadap jurnalis Kompas pada tahun 2025, yang menunjukkan belum optimalnya penerapan ketentuan tersebut. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik penegakan hukum, sehingga perlu dikaji implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pers terhadap tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan pidana Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik di Kota Bandung, menganalisis kendala-kendala hukum dalam penegakannya, serta mengkaji upaya-upaya hukum untuk mengatasinya. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat perlindungan terhadap kemerdekaan pers sebagai bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Penelitian ini bertolah pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 28F sebagai dasar hokum tertinggi. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum dari A.V. Dicey digunakan untuk menganalisis jaminan kebebasan pers sebagai bagian dari perlindungan hak-hak warga negara dalam negara hukum, Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pers, dan Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon digunakan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pers di Kota Bandung belum optimal. Kendala-kendala hukumnya meliputi sulitnya pembuktian penghalangan nonfisik, rendahnya pemahaman hukum pers, serta terbatasnya koordinasi dan pemahaman aparat penegak hukum. Upaya-upaya hukum yang diperlukan antara lain penguatan mekanisme pembuktian, peningkatan pemahaman hukum wartawan dan apparat penegak hukum, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Actions (login required)

View Item