Sanksi tindak pidana persetubuhan oleh ayah tiri terhadap anaknya perspektif hukum pidana Islam: Analisis putusan PN Ciamis nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cms

Harissalam, Harissalam (2026) Sanksi tindak pidana persetubuhan oleh ayah tiri terhadap anaknya perspektif hukum pidana Islam: Analisis putusan PN Ciamis nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cms. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_Cover.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text 2_Abstrak.pdf Download (72kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarsm.pdf Download (138kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (28kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (312kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (90kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (34kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup domestik yang melibatkan pihak terdekat, seperti ayah tiri. Kemajuan teknologi dan arus globalisasi yang tidak dibarengi pengawasan orang tua menjadi faktor pemicu penyimpangan perilaku yang merugikan anak secara permanen, baik secara fisik maupun psikis. Secara spesifik, penelitian ini menyoroti kasus di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Ciamis, di mana seorang ayah tiri melakukan persetubuhan terhadap anak tirinya yang berusia 15 tahun dengan menggunakan ancaman kekerasan. Kasus ini menunjukkan pengkhianatan terhadap amanah perlindungan dalam keluarga, sehingga menuntut penegakan sanksi hukum yang tegas dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui mekanisme penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cms. Kedua, untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tersebut. Ketiga, untuk meninjau sanksi tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri dalam putusan berdasarkan Hukum Pidana Islam. Metode penelitian hukum normatif (normative legal research) digunakan untuk meletakkan hukum sebagai sistem norma, dengan sifat penelitian deskriptif-analitis serta pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui teknik pustaka yang bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cms, serta bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Kerangka pemikiran didasarkan pada teori tindak pidana dan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), serta teori pemidanaan untuk membedah tujuan dijatuhkannya sanksi, baik dalam hukum positif (teori absolut, relatif, dan gabungan) maupun dalam hukum Islam (tujuan hudud dan ta’zir). Selain itu, digunakan pula teori pertimbangan hukum hakim yang mencakup aspek yuridis (fakta persidangan dan undang-undang) serta aspek non-yuridis (nilai moral dan rasa keadilan masyarakat), Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme penjatuhan hukuman dilakukan secara sistematis mulai dari proses penangkapan sampai pada tahapan pembuktian di persidangan yang menghadirkan keterangan saksi korban, saksi ibu kandung, serta bukti medis Visum et Repertum yang mengonfirmasi adanya luka robek pada selaput dara korban (2) Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis terpenuhinya unsur Pasal 81 ayat (1) dan (3) UU Perlindungan Anak, serta aspek non-yuridis berupa keadaan memberatkan yaitu perbuatan pelaku merusak masa depan anak dan posisi pelaku sebagai ayah tiri yang seharusnya melindungi korban (3) Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai zina bil ikrah dan wathu maharim yang dilakukan oleh pezina muhsan, sehingga sanksi penjara 12 tahun yang dijatuhkan hakim dipandang sebagai bentuk ta’zir yang sah guna mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan memberikan efek jera (ar-rad‘u wa az-zajru).

Actions (login required)

View Item