Penghentian penyidikan dalam tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan asas kepastian hukum

Ningrum, Novita Ardiyanti (2026) Penghentian penyidikan dalam tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (242kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (236kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (181kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (72kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (522kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (562kB)
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (70kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB)
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB)

Abstract

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan penyidik yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pada prinsipnya dapat dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Namun praktiknya, penghentian penyidikan kerap menimbulkan persoalan, khususnya dalam perkara tindak pidana penipuan atas proyek fiktif yang memiliki kompleksitas tinggi, baik dari segi pembuktian maupun dari jumlah korban yang dirugikan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang dasar pertimbangan penyidik dalam penghentian penyidikan tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat. Untuk menganalisis mekanisme penghentian penyidikan tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat. Untuk menganalisis implikasi penghentian penyidikan tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat terhadap kepastian hukum. Teori yang digunakan yaitu Teori Negara Hukum untuk menganalisis landasan filosofis dan konstitusional kewenangan penyidikan oleh Kepolisian. Teori Sistem Peradilan Pidana untuk menganalisis serangkaian mekanisme, prosedur, dan institusi yang digunakan oleh negara untuk menegakkan hukum pidana serta memelihara ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Teori Kewenangan dalam Penyidikan untuk menganalisis keabsahan, batasan, dan pelaksanaan kewenangan penyidik dalam proses penyidikan guna menilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan implikasinya terhadap kepastian hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan secara kualitatif, sumber data penelitian terdiri dari data primer berupa wawancara, sumber data sekunder berupa pendapat para ahli, buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi dokumentasi, dan teknik analisis data secara deskriptif. Berdasarkan penelitian ini bahwa dasar pertimbangan penyidik dalam penghentian penyidikan tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat yaitu tidak terpenuhinya unsur tindak pidana, kurangnya alat bukti, peristiwa tersebut sudah kedaluwarsa, dan demi hukum. Pelaksanaan kewenangan penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan diawali dengan gelar perkara akhir memuat fakta dan bukti yang ada, penyidik menerbitkan SP3, dan memberitahukan kepada Kejaksaan, korban, dan tersangka. Implikasi penghentian penyidikan terhadap kepastian hukum bagi korban yaitu mengakhiri status perkara, namun dapat menimbulkan ketidakpastian dan rasa ketidakadilan jika belum pulihnya kerugian yang dialami. Bagi pelaku tidak lagi berstatus sebagai tersangka dalam perkara tersebut, sehingga terbebas dari ancaman proses pidana.

Actions (login required)

View Item