Pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak oleh Kejaksaan Negeri Gunung Kidul sebelum penyelesaian pidana pokok menurut Pasal 21 PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku

Ibrahim, Dimas Aryo (2025) Pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak oleh Kejaksaan Negeri Gunung Kidul sebelum penyelesaian pidana pokok menurut Pasal 21 PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (128kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (123kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (256kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (306kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB)
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)

Abstract

Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menimbulkan dampak luas, baik terhadap korban maupun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dalam praktiknya, Kejaksaan Negeri Gunung Kidul melaksanakan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku sebelum terpidana menyelesaikan pidana pokok sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno. Pelaksanaan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur bahwa pengumuman identitas dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan, prosedur, dan akibat hukum pelaksanaan pengumuman identitas pelaku sebelum penyelesaian pidana pokok. Penelitian menggunakan Teori Pemidanaan, khususnya teori tujuan pemidanaan, untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pidana tambahan dengan fungsi pemidanaan sebagai sarana pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan lapangan melalui wawancara. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta data empiris yang dianalisis secara kualitatif melalui pengintegrasian antara norma hukum, praktik penegakan, dan teori pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengumuman identitas pelaku oleh Kejaksaan Negeri Gunung Kidul sebelum terpidana menyelesaikan pidana pokok tidak sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Berdasarkan Teori Pemidanaan, pelaksanaan tersebut tidak mencerminkan tujuan pemidanaan yang menuntut penerapan sanksi secara bertahap, proporsional, dan sesuai prosedur. Ketidaksesuaian tersebut berdampak pada lemahnya kepastian hukum, potensi pelanggaran hak terpidana, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan internal dan pedoman teknis pelaksanaan pidana tambahan agar penegakan hukum berjalan sesuai asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Actions (login required)

View Item