Penetapan wali adhal karena faktor adat dalam perspektif teori Receptie a Contrario dan kaidah fiqh Adh-dhararu Yuzalu: Studi putusan nomor 0051/Pdt.P/2020/PA.Rh

Nurani, Sicha Sucie (2026) Penetapan wali adhal karena faktor adat dalam perspektif teori Receptie a Contrario dan kaidah fiqh Adh-dhararu Yuzalu: Studi putusan nomor 0051/Pdt.P/2020/PA.Rh. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (41kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (27kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI (3).pdf Download (74kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (95kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (263kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (44kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (79kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Perkawinan dalam hukum Islam mensyaratkan keberadaan wali nasab yang sah, namun dalam praktiknya penolakan wali kerap dilatarbelakangi pertimbangan adat yang tidak berkaitan dengan syariat. Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0051/Pdt.P/2020/PA.Rh merekam persoalan tersebut ketika wali nasab menolak menikahkan Pemohon akibat sengketa jumlah adat Muna (boka) sebesar 35 berbanding kesanggupan pihak calon suami, dikarenakan oleh peristiwa silariang yang mendahului permohonan. Kasus ini memperlihatkan benturan antara norma adat yang terlembaga secara hierarkis-sosial dengan prinsip hukum Islam yang melarang wali menghalangi perkawinan tanpa alasan syar'i, sebuah pola yang belum banyak dikaji secara sistematis dalam penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada tradisi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, penerapan Teori Receptie a Contrario terhadap relasi hukum adat dan hukum Islam yang dibangun hakim, serta penerapan kaidah fiqh Adh-dhararu Yuzalu dalam penetapan status adhal. Analisis pertimbangan hakim ditelaah melalui Teori Keadilan Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai tiga nilai yang harus diseimbangkan hakim. Relasi hukum adat dan hukum Islam ditelaah melalui Teori Receptie a Contrario yang menegaskan hukum Islam sebagai tolak ukur keberlakuan hukum adat bagi umat Islam. Adapun aspek penghilangan kemudaratan ditelaah melalui kaidah fiqh Adh-dhararu Yuzalu yang menuntut pencegahan bahaya didahulukan atas upaya mendatangkan kemaslahatan. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, bertumpu pada bahan hukum primer berupa putusan dan peraturan perundang-undangan terkait, didukung bahan hukum sekunder dan tersier yang dihimpun melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan penetapan wali adhal telah tepat karena penolakan wali tidak bersandar alasan syar'i dan ketiga nilai Radbruch pada dasarnya terpenuhi, meski ditemukan ketidaktepatan kualifikasi fakta ketika hakim menyamakan boka dengan mahar, padahal secara faktual boka berkedudukan sebagai sanksi adat atas silariang. Penerapan Receptie a Contrario tampak dari penempatan hukum Islam sebagai ukuran tertinggi keberlakuan adat sehingga amar putusan telah sesuai, namun konstruksi argumentasinya belum konsisten. Penerapan kaidah Adh-dhararu Yuzalu mendahulukan pencegahan kemudaratan sosial atas penyelesaian sengketa adat, tetapi hanya mengurangi kemudaratan tanpa menghapusnya tuntas. Penelitian menyimpulkan bahwa hierarki hukum Islam atas hukum adat tercapai pada tataran amar putusan, tetapi belum presisi pada tataran penalaran hukum.

Actions (login required)

View Item