Implementasi Iqrar Taukil Wali berdasarkan PMA nomor 30 tahun 2024 di KUA Kec. Jatisari Kab. Karawang

Shofah, Lulu Nur (2026) Implementasi Iqrar Taukil Wali berdasarkan PMA nomor 30 tahun 2024 di KUA Kec. Jatisari Kab. Karawang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (145kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (151kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab I.pdf Download (342kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB)
	Text (BAB III) 6_Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB)
	Text (BAB IV) 7_Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (415kB)
	Text (BAB V) 8_Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan dalam pencatatan pernikahan, khususnya pada kasus anak angkat yang dalam dokumen administratif masih tercantum menggunakan nama ayah angkat sebagai wali nasab. Hal ini menimbulkan masalah karena secara hukum Islam, anak angkat tetap memiliki hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, bukan dengan orang tua angkat. Di KUA Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, permasalahan ini muncul dalam praktik pencatatan nikah dan berpotensi memengaruhi keabsahan wali nikah serta integritas data perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme verifikasi kebenaran materiil wali nasab dalam implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024, memahami faktor-faktor yang menyebabkan penyamaran data administratif bapak angkat sebagai wali nasab, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan ank angkat. Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan konsep maqasid syariah, khususnya perlindungan terhadap nasab, serta konsep integritas data administratif dalam pencatatan perkawinan. Dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif, kejelasan nasab sangat penting untuk menjaga keabsahan pernikahan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak anak. Karena itu, pencatatan pernikahan tidak hanya dipahami sebagai urusan administrasi, tetapi juga sebagai upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan hukum di kemudian hari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di KUA Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk melihat kesesuaian antara aturan hukum dengan praktik di lapangan. Metode ini dipilih agar peneliti dapat memahami fenomena secara langsung dari pengalaman para pihak yang terlibat dalam proses pencatatan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman masyarakat tentang nasab dan pengangkatan anak menjadi faktor utama terjadinya penyamaran data administratif. Dalam praktiknya, KUA berupaya melakukan verifikasi dan mediasi, namun masih terdapat kasus ketika surat kuasa dari ayah kandung tetap digunakan meskipun tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan PMA Nomor 30 Tahun 2024. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PMA tersebut penting untuk menjaga integritas wali nasab, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan ketegasan peran KUA dalam melakukan edukasi serta verifikasi data.

Actions (login required)

View Item