Masykur, Basmah Ahmad (2026) Tanggung jawab Notaris setelah masa pensiun atas akta yang dibuat dihubungkan dengan pasal 65 undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris : Studi di majelis pengawas notaris DKI Jakarta. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (154kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (176kB) | Preview |
|
|
Text (SK BEBAS PLAGIARISME)
3_skbebasplagiarism.pdf Download (310kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
4_daftar isi.pdf Download (145kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
5_bab1.pdf Download (287kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (323kB) |
|
|
Text (BAB III)
7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB) |
|
|
Text (BAB IV)
8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB) |
|
|
Text (BAB V)
9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (524kB) |
Abstract
Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa Notaris tetap bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak lain. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan ketika Notaris yang telah purna bakti dimintai pertanggungjawaban atas akta yang dibuat semasa menjabat, sementara Protokol Notaris yang diperlukan sebagai alat pembuktian tidak lagi berada dalam penguasaannya atau belum memiliki penerima protokol yang definitif. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti maupun masyarakat yang berkepentingan terhadap akta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris purna bakti serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukumnya berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Landasan konstitusional penelitian ini mengacu pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum (Jan Michiel Otto) sebagai grand theory, Teori Pertanggungjawaban Hukum (Hans Kelsen) sebagai middle-range theory, dan Teori Jabatan Notaris sebagai applied theory. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Notaris DKI Jakarta tetap berwenang menerima, memeriksa, dan memutus pengaduan masyarakat terhadap Notaris yang telah pensiun sepanjang berkaitan dengan akta yang dibuat pada saat masih menjabat, meskipun terdapat hambatan berupa keterbatasan akses terhadap Protokol Notaris yang telah diserahkan kepada penerima protokol atau belum memiliki penerima protokol yang definitif. Selain itu, tanggung jawab hukum atas akta yang dibuat tetap melekat pada Notaris pembuat akta meskipun telah memasuki masa purna bakti dan protokol telah diserahkan kepada pihak lain. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata, pidana, maupun administratif apabila terbukti terdapat kesalahan atau pelanggaran dalam pembuatan akta.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Notaris Purna Bakti; Pertanggungjawaban Hukum; Pasal 65 UUJN; Protokol Notaris; Kepastian Hukum; |
| Subjects: | Private Law |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Basmah Ahmad Masykur |
| Date Deposited: | 07 Sep 2026 08:07 |
| Last Modified: | 07 Sep 2026 08:07 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/140795 |
Actions (login required)
 |
View Item |
