Tinjauan Siyasah Qodhoiyyah terhadap hak politik mantan narapidana dalam pencalonan pemilu legislatif berdasarkan putusan Mahkamah Konstitsi Nomor 87/PUU-XX/2022

Robi, Teguh Nur and Solehudin, Ending and Sutiana, Yana (2026) Tinjauan Siyasah Qodhoiyyah terhadap hak politik mantan narapidana dalam pencalonan pemilu legislatif berdasarkan putusan Mahkamah Konstitsi Nomor 87/PUU-XX/2022. QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 4 (4). pp. 1-26. ISSN 2987-713X

Preview

Text 11221+Tinjauan+Siyasah+Qadhaiyyah+terhadap+Hak+Politik+Mantan+Narapidana+dalam+Pencalonan+Pemilu+Legislatif+Berdasarkan+Putusan+Mahkamah+Konstitusi+Nomor+87+PUU+XX+2022.pdf Download (625kB) | Preview

Abstract

Hak untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik merupakan hak konstitusional yang kerap berhadapan dengan kebutuhan menjaga integritas pejabat terpilih, khususnya terkait pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif. Penelitian ini bertujuan mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022, menganalisis implikasinya terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif, serta menelaah putusan tersebut melalui perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan bahan hukum primer berupa Putusan MK dan regulasi kepemiluan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK menetapkan empat syarat kumulatif bagi mantan terpidana, termasuk jeda waktu lima tahun dan keterbukaan status kepada publik, yang mencerminkan pergeseran dari pembatasan punitif menuju akuntabilitas rehabilitatif. Namun, implementasinya menampilkan disharmonisasi normatif yang signifikan, karena Peraturan KPU justru melonggarkan sebagian syarat tersebut, sehingga puluhan mantan narapidana korupsi tetap masuk Daftar Calon Tetap Pemilu 2024. Perspektif Siyasah Qadhaiyyah semakin memperkuat legitimasi filosofis putusan tersebut melalui prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan amanah kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam dapat diintegrasikan untuk membangun sistem pencalonan legislatif yang lebih adil dan akuntabel. Kata Kunci: hak politik; mantan narapidana korupsi; Mahkamah Konstitusi; Siyasah Qadhaiyyah; hukum pemilu

Actions (login required)

View Item