Analisis disharmonisasi regulasi pengelolaan zakat antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 dalam perspektif peraturan perundang-undangan

Hakim, Fikri Dzikrul (2026) Analisis disharmonisasi regulasi pengelolaan zakat antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text COVER.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text Abstrak.pdf Download (230kB) | Preview
Preview	Text SK Bebas Plagiarism.pdf Download (212kB) | Preview
Preview	Text Daftar isi.pdf Download (137kB) | Preview
Preview	Text Bab 1.pdf Download (281kB) | Preview
	Text Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (422kB) | Request a copy
	Text Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB) | Request a copy
	Text Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (504kB) | Request a copy
	Text Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB) | Request a copy
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB) | Request a copy

Abstract

Pengelolaan zakat merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan di Kabupaten Bandung terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-Undang tersebut. Kedua regulasi memiliki keselarasan dalam aspek tujuan, namun terdapat perbedaan pengaturan pada aspek kelembagaan dan kewenangan serta pendistribusian zakat yang berpotensi menimbulkan disharmonisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005, mengidentifikasi dan menganalisis bentuk disharmonisasi antara kedua regulasi tersebut pada aspek kelembagaan dan kewenangan serta pendistribusian zakat, serta menganalisis implikasi hukumnya dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada teori hierarki norma (Stufenbau Theory) Hans Kelsen dan asas lex superior derogat legi inferiori. Kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi serta menentukan bentuk disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur pengelolaan zakat lebih komprehensif dibandingkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005. (2) Pada aspek tujuan tidak ditemukan disharmonisasi substantif karena kedua regulasi memiliki arah yang sejalan. Disharmonisasi ditemukan pada aspek kelembagaan dan kewenangan serta pendistribusian zakat karena Peraturan Daerah belum menyesuaikan dengan sistem pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. (3) Implikasi hukumnya adalah berkurangnya relevansi Peraturan Daerah sebagai pedoman pengelolaan zakat di daerah sehingga diperlukan harmonisasi melalui penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005.

Actions (login required)

View Item