Pelaksanaan dan pengawasan area khusus merokok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 13 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok perspektif siyasah dusturiyah: Studi Kasus di Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung

Safarullah, Kurniawan Ahmad (2026) Pelaksanaan dan pengawasan area khusus merokok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 13 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok perspektif siyasah dusturiyah: Studi Kasus di Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 01 cover.pdf Download (209kB) | Preview
Preview	Text 02 abstrak.pdf Download (229kB) | Preview
Preview	Text 03 Keterangan bebas plagiarism.pdf Download (167kB) | Preview
Preview	Text 04 daftar isi.pdf Download (190kB) | Preview
Preview	Text 05 Bab 1.pdf Download (734kB) | Preview
	Text 06 Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (634kB) | Request a copy
	Text 07 Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB) | Request a copy
	Text 08 Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (519kB) | Request a copy
	Text 09 Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (115kB) | Request a copy
	Text 10 daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB) | Request a copy
	Text 11 lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang sehat melalui penerapan Kawasan Tanpa Rokok dan penyediaan Area Khusus Merokok. Namun, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan tersebut di Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung belum berjalan optimal, terutama dalam aspek sosialisasi, penyediaan informasi, dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pelaksanaan dan pengawasan Area Khusus Merokok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 di Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung; (2) sanksi dan dampak pelaksanaan dan pengawasan Area Khusus Merokok terhadap upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih; dan (3) tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan, pengawasan, sanksi dan dampak Area Khusus Merokok di Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi; Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto untuk menilai keberlakuan hukum berdasarkan faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan; serta Teori Siyasah Dusturiyah untuk menganalisis kebijakan dari perspektif ketatanegaraan Islam yang dipadukan dengan konsep Sadd Az-Zari'ah sebagai prinsip pencegahan terhadap perbuatan yang berpotensi menimbulkan kemudaratan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum melalui fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Pacet, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, pihak sekolah, dan masyarakat, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan dan pengawasan Area Khusus Merokok pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 melalui penyediaan Kawasan Tanpa Rokok, Area Khusus Merokok, serta pengawasan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait, namun implementasinya belum optimal karena masih terbatasnya sosialisasi, media informasi, dan pengawasan yang berkelanjutan; (2) kebijakan tersebut memberikan dampak positif berupa terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan nyaman, berkurangnya paparan asap rokok di fasilitas publik, serta meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor sarana, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum; dan (3) berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan dan pengawasan Area Khusus Merokok telah sesuai dengan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak masyarakat, tanggung jawab pemerintah, serta konsep Sadd Az-Zari'ah sebagai upaya preventif pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah masih perlu meningkatkan sosialisasi, koordinasi antarinstansi, dan pengawasan agar tujuan Peraturan Daerah dapat terwujud secara optimal.

Actions (login required)

View Item