Analisis diferensiasi fungsi penegakan hukum tindak pidana narkotika antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam sistem peradilan pidana terpadu

Harjansah, Fiki (2026) Analisis diferensiasi fungsi penegakan hukum tindak pidana narkotika antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam sistem peradilan pidana terpadu. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung : Program Studi Ilmu Hukum.

Preview	Text (COVER) 01. Cover.pdf Download (256kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 02. Abstrak.pdf Download (515kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) 03. Keterangan Bebas Plagiarism.pdf Download (709kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 04. Daftar Isi.pdf Download (406kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 05. Bab 1.pdf Download (795kB) | Preview
	Text (BAB II) 06. Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (818kB)
	Text (BAB III) 07. Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (666kB)
	Text (BAB IV) 08. Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (782kB)
	Text (BAB V) 09. Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (653kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10. Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB)
	Text (LAMPIRAN) 11. Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya potensi tumpang tindih yang diberikan secara setara kepada POLRI dan BNN berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tanpa pembagian batas yurisdiksi yang tegas, yang terbukti menimbulkan tumpang tindih operasional sebagaimana tercermin dalam insiden sering bertemunya penyelidik BNNP Jawa Barat dan POLDA Jawa Barat di lokasi operasi yang sama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pelaksanaan penegakan hukum oleh BNNP Jawa Barat dan POLDA Jawa Barat dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana; (2) kendala yang dihadapi dalam optimalisasi penanganan tindak pidana narkotika di Jawa Barat; dan (3) upaya yang dilakukan guna mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Kerangka berpikir bertumpu pada teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan Jan M. Otto, serta teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu dari Packer, Romli Atmasasmita, dan Muladi. Hipotesis penelitian menyatakan bahwa penegakan hukum di Jawa Barat telah berjalan sesuai mandat undang-undang, namun masih terdapat celah koordinasi akibat belum adanya regulasi teknis pembagian yurisdiksi antara BNNP Jawa Barat dan POLDA Jawa Barat serta lemahnya integrasi informasi intelijen antar lembaga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan pejabat yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, penegakan hukum tindak pidana narkotika di Jawa Barat berjalan fungsional meski masih sering terjadi tumpang tindih penanganan perkara antara BNNP Jawa Barat dengan POLDA Jawa Barat, penempatan kedudukan penyidik BNN di bawah koordinasi KORWAS POLRI pasca berlakunya KUHAP nasional, serta penerapan double track system pemidanaan melalui TAT yang telah berjalan optimal. Kedua, kendala utama meliputi lemahnya integrasi intelijen real-time antar-lembaga, hambatan prosedural akibat Pasal 7 ayat (3) KUHAP Nasional, dan tingginya prevalensi narkotika pada usia produktif. Ketiga, upaya yang ditempuh berupa sinkronisasi struktural dengan melakukan operasi gabungan dan pengintegrasian data intelijen, substansial dengan penyesuaian administrasi dan mendorong pembaruan hukum bersama legislatif, serta kultural dengan mengintegrasikan data hasil TAT dengan Program P4GN di Jawa Barat melalui edukasi Masyarakat.

Actions (login required)

View Item