Analisis putusan dispensasi kawin Pengadilan Agama Studi Putusan nomor 83/Pdt.P/2026/PA.Badg dan Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Rifaldi Siddiq, Rabil (2026) Analisis putusan dispensasi kawin Pengadilan Agama Studi Putusan nomor 83/Pdt.P/2026/PA.Badg dan Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (184kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) Pernyataan Materai Rabil.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (285kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (601kB)
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB)

Abstract

Perkawinan anak masih terjadi meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal perkawinan, sebab undang-undang tetap membuka celah melalui mekanisme dispensasi kawin. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur pedoman pemeriksaannya, namun diskresi hakim yang luas menimbulkan disparitas putusan, sebagaimana tampak pada Putusan Nomor 83/Pdt.P/2026/PA.Badg yang mengabulkan dan Putusan Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl yang menolak permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Putusan Nomor 83/Pdt.P/2026/PA.Badg; (2) untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin pada Putusan Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl; (3) untuk mengetahui perbandingan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 83/Pdt.P/2026/PA.Badg dan Putusan Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl terkait permohonan dispensasi kawin, serta menganalisis penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kerangka teori yang digunakan meliputi konsep dasar perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan orientasi pada keadilan substantif, serta konsep diskresi hakim dalam penemuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Metodologi penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian kualitatif melalui studi komparatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan atas kedua putusan, peraturan perundang-undangan, serta Kompilasi Hukum Islam, kemudian dianalisis dengan teknik analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Putusan Nomor 83/Pdt.P/2026/PA.Badg lebih menonjolkan pendekatan sosiologis-pragmatis dengan menjadikan fakta kehamilan sebagai alasan dominan; (2) sedangkan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl menilai secara komprehensif aspek psikologis, pendidikan, dan kesehatan reproduksi anak melalui kaidah fikih dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih; (3) perbedaan amar putusan disebabkan oleh perbedaan kedalaman pembuktian dan pemaknaan prinsip kepentingan terbaik anak, sehingga PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dinilai masih membuka ruang diskresi luas yang berpotensi menimbulkan disparitas putusan.

Actions (login required)

View Item