Politik hukum pengisian jabatan wakil bupati pengganti pemenang Pilkada yang berhalangan tetap

Umam, Khairul (2026) Politik hukum pengisian jabatan wakil bupati pengganti pemenang Pilkada yang berhalangan tetap. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (130kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISME) 3_sk bebas plagiarism.pdf Download (181kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftar isi.pdf Download (29kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab I.pdf Download (243kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB)
	Text (BAB III) 7_bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB)
	Text (BAB IV) 8_bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB)
	Text (BAB V) 9_bab V.pdf Restricted to Repository staff only Download (97kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB)
	Text (LAMPIRAN) 11_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pengisian jabatan wakil bupati pengganti pemenang Pilkada yang berhalangan tetap sebelum dilantik merupakan persoalan hukum yang nyata dan berulang dalam praktik ketatanegaraan daerah di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam kasus Kabupaten Grobogan, Kabupaten Ciamis, dan Kota Balikpapan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah beserta peraturan pelaksananya belum mengatur kondisi kekosongan jabatan yang terjadi pada rentang waktu antara penetapan pemenang Pilkada dan pelantikan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan terganggunya kesinambungan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga permasalahan pokok, yaitu: konfigurasi politik hukum pengisian jabatan wakil bupati pengganti pemenang Pilkada yang berhalangan tetap; faktor-faktor yang memengaruhi pengisian jabatan tersebut; serta rumusan mekanisme ideal pengisian kekosongan jabatan dimaksud. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori demokrasi yang diwujudkan dalam Pilkada, teori kewenangan yang berkaitan dengan organ atau pejabat pemerintahan yang berwenang, teori pengisian jabatan yang mengkaji mekanisme pengisian jabatan, dan teori politik hukum untuk melihat arah kebijakan hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dimana kajian ini menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung studi kasus dan perbandingan hukum dari beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi politik hukum pengisian jabatan wakil bupati yang berhalangan tetap sebelum pelantikan bercorak semiresponsif, yakni secara formal-prosedural demokrasi elektoral tetap berjalan, namun secara substantif pembentuk peraturan perundang-undangan belum menunjukkan kemauan politik untuk merumuskan norma antisipatif yang komprehensif. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengisian jabatan meliputi faktor regulasi dan kerangka hukum, faktor politik (dinamika partai dan kepentingan elektoral), faktor administrasi pemerintahan, faktor sosial-demokratis (legitimasi dan akuntabilitas), serta faktor durasi sisa masa jabatan. Sebagai jawabannya, penelitian ini merumuskan Model Pengisian Jabatan Adaptif Partisipatif (MPJAP) yang mengintegrasikan penetapan status berhalangan tetap oleh KPU, penunjukan pelaksana tugas, pengusulan calon oleh partai politik pengusung, verifikasi oleh Kemendagri/Gubernur, pemilihan oleh DPRD secara transparan, hingga pelantikan, dengan durasi keseluruhan proses tidak lebih dari 90 hari, guna menjamin kepastian hukum, legitimasi demokratis dan kesinambungan pemerintahan. Selain itu juga merekomendasikan perubahan UU Pilkada, penerbitan PP dan Peraturan KPU sebagai aturan transisi, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan mekanisme evaluasi berkala guna mencegah terulangnya kekosongan jabatan wakil bupati yang berkepanjangan di masa mendatang.

Actions (login required)

View Item