Kedudukan anak angkat menurut peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan instruksi presiden RI nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam

Royani, Tanti (2018) Kedudukan anak angkat menurut peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan instruksi presiden RI nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (13kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (147kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab 1.pdf Download (591kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (869kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (569kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Download (212kB) | Preview

Abstract

Suatu perkawinan antara suami dan istri menginginkan adanya keturunan bagi keduanya, begitu penting suatu keturunan bagi suami dan istri, keluarga yang yang belum memiliki keturunan akan berusaha untuk mendapatkan keturunan. Tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 dan kompilasi hukum Islam, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kedudukan anak angkat menurut peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 dan kompilasi hukum Islam, untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peraturan pemerintah nomor 54 tahn 2007 dan kompilasi hukum Islam. Penelitian ini dilakukan berdasarkan dengan melihat peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 mengenai kedudukan anak angkat tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan menurut peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 pengangkatan anak angkat dilakukan di Pengadilan Negeri dan kompilasi hukum Islam dilakukan di Pengadilan Agama. metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu memaparkan data berupa pasal-pasal yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 dan kompilasi hukum Islam. Data-data tersebut kemudian di analisis bedasarkan ketentuan-ketentuan yang saling berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 dan kompilasi hukum Islam dalam kedudukan anak angkat hanya untuk kepentingan terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan menurut peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Negeri dan mendapatkan hak waris dari orang tua angkat, sedangkan kompilasi hukum Islam diajukan ke Pengadilan Agama dan anak angkat mendapatkan hibah.

Actions (login required)

View Item