Tania, Anisa Riska (2026) Perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas penahanan dana oleh Platform E-Commerce dalam transaksi jual beli online ditinjau dari peraturan pemerintah no.80 tahun 2019 tentang perlindungan melalui sistem elektronik. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
COVER.pdf Download (41kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (346kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (364kB) |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB) |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB) |
|
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB) |
Abstract
Pasal 26 PP Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mewajibkan pelaku usaha PMSE untuk melindungi hak konsumen serta mematuhi ketentuan persaingan usaha . Namun, pada praktiknya, masih ditemukan tindakan penahanan dana terhadap Toko G*** dan K*********** oleh platform e-commerce, yang menimbulkan persoalan mengenai pemenuhan hak pelaku usaha dan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengembalian dana atas dana yang dilakukan penhanan oleh e-commerce dan mengetahui kendala hukum mengenai pengembalian dana atas penahanan dana yang dilakukan oleh e-commerce. Penelitian ini didasarkan pada Pasal Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab hukum. Teori perlindungan hukum memberikan landasan penting mengenai konsep dasar perlindungan hukum, jenis-jenis perlindungan hukum, serta konsep pelaksanaan negara hukum yang seharusnya yang memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara yang melakukan transaksi perdagangan secara elektronik. Sementara teori tanggung jawab hukum memberikan landasan mengenai keharusan setiap pihak memberikan tanggung jawab secara hukum untuk segala bentuk tindakan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan dengan didasarkan pada teori hukum dan praktiknya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penelitian lapangan untuk mengetahui implementasi peraturan dan gejalas hukum yang terjadi. Penelitian ini dilakukan secara online melalui Zoom Meeting. Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 26 Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2029 Tentang Peragangan melalui sistem elektronik menitikberatkan keharusan e-commerce bertanggung jawab dalam pengembalian dana melalui mekanisme pengembalian dana dilakukan melalui verifikasi, klarifikasi atau keberatan, dan penetapan status dana, dengan pengembalian apabila tidak ditemukan pelanggaran. Namun, masih terdapat kendala berupa ketidakjelasan alasan dan jangka waktu penahanan serta mekanisme pengembalian dana, sehingga kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha belum optimal.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum; Penahanan; Kepastian Hukum |
| Subjects: | Private Law |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | anisa riska tania |
| Date Deposited: | 11 Sep 2026 08:55 |
| Last Modified: | 11 Sep 2026 08:55 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/141757 |
Actions (login required)
 |
View Item |
