Disparitas penetapan asal-usul anak : Penetapan no. 1011/Pdt.p/2023/PA.Badg dan penetapan no.699/Pdt.P/2025/PA.Grt

Destansyah, Adinda (2026) Disparitas penetapan asal-usul anak : Penetapan no. 1011/Pdt.p/2023/PA.Badg dan penetapan no.699/Pdt.P/2025/PA.Grt. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (54kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (129kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN PLAGIARISM) suket bebas plagiarisme ADINDA.pdf Download (136kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (117kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (294kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB)
	Text (BAB 5) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (154kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya disparitas penetapan asal-usul anak dalam dua perkara yang sama-sama berkaitan dengan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1011/Pdt.P/2023/PA.Badg menetapkan anak sebagai “anak biologis Pemohon I dan anak kandung Pemohon II”, sedangkan Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor 699/Pdt.P/2025/PA.Grt menetapkan anak sebagai “anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim, metode penemuan hukum (rechtsvinding) yang digunakan, faktor penyebab disparitas, serta implikasi yuridisnya terhadap status hukum anak dan kepastian hukum para pihak. Kerangka berpikir penelitian bertumpu pada analisis konstruksi fakta hukum, ratio decidendi, metode penemuan hukum, dan perlindungan nasab yang dikaitkan dengan teori kepastian hukum, prinsip perlindungan anak, kaidah al-ashlu fil insani al-barā’ah, lā dharara wa lā dhirār, konsep syubhat, serta ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif dengan pendekatan kasus (case approach), bersifat deskriptif-komparatif, dan dianalisis secara kualitatif. Data utama berupa bahan hukum sekunder berupa kedua penetapan pengadilan, yang dilengkapi dengan data primer berupa wawancara dengan hakim sebagai data konfirmatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas penetapan tidak sematamata disebabkan oleh perbedaan norma hukum yang digunakan, melainkan oleh perbedaan konstruksi fakta hukum dan metode penemuan hukum hakim. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan adanya cacat hukum perkawinan dan unsur syubhat, sehingga menetapkan status anak sebagai anak biologis dan anak kandung. Sebaliknya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut menekankan keabsahan substantif nikah sirri yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta ketentuan aqallu al-haml, sehingga menetapkan anak sebagai anak sah. Disparitas tersebut berimplikasi terhadap kepastian status hukum anak, terutama berkaitan dengan hubungan nasab dan hak keperdataan. Oleh karena itu, diperlukan unifikasi penerapan hukum dalam penetapan asal-usul anak guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Actions (login required)

View Item